Lingkaran.net - Kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan yang mendorong aparatur sipil negara (ASN) berangkat kerja menggunakan sepeda menuai apresiasi dari DPRD Jawa Timur.
Langkah tersebut dinilai sebagai inovasi positif dalam upaya efisiensi energi di tengah dinamika geopolitik global.
Baca juga: Ada Kabar Besar untuk Pelaku Jamu, DPRD Jatim Siapkan Jalan Menuju Pasar Ekspor
Anggota DPRD Jatim dari daerah pemilihan (Dapil) Madura, Abdul Halim, menyebut kebijakan tersebut sebagai gagasan strategis yang patut didukung, khususnya dalam merespons tantangan krisis energi.
“Tentu kami sebagai wakil masyarakat Madura mengapresiasi ide dari Pemkab Bangkalan. Ini langkah efisiensi yang relevan dengan kondisi geopolitik saat ini,” ujarnya saat dikonfirmasi Lingkaran.net, Rabu (25/3/2026).
Menurut pria yang juga Ketua Komisi D DPRD Jatim ini, upaya penghematan yang dilakukan pemerintah daerah sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh elemen pemerintahan mampu melakukan efisiensi tanpa mengabaikan kebutuhan prioritas masyarakat.
Abdul Halim menekankan bahwa kebijakan penghematan harus tetap memperhatikan skala prioritas, terutama dalam menjaga kualitas pelayanan publik dan fasilitas yang menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi.
Baca juga: Tarif Ojol di Bakal Dievaluasi Tiap Tahun, DPRD Jatim Siapkan Aturan Baru
“Efisiensi penting, tapi pelayanan kepada masyarakat dan fasilitas publik harus tetap menjadi prioritas utama,” tegasnya.
Politisi Partai Gerindra ini pun menilai, instruksi ASN untuk bersepeda ke kantor bukan hanya berdampak pada pengurangan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), tetapi juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mengambil langkah konkret menghadapi tantangan global.
“Ini langkah dan gagasan yang sangat positif. Harapannya bisa menular ke kabupaten/kota lain,” imbuhnya.
Baca juga: Fraksi PKS DPRD Jatim Desak Pemprov Segera Bayarkan TPG Guru Rp274,57 Miliar
Lebih lanjut, Abdul Halim menyatakan kesiapannya untuk mendukung kebijakan serupa jika diterapkan di tingkat provinsi maupun DPRD Jatim, selama bertujuan meningkatkan efisiensi anggaran dan pengelolaan sumber daya.
“Secara pribadi kami siap mengikuti kebijakan strategis, baik dari pimpinan DPRD maupun Pemprov Jatim, selama tujuannya jelas untuk efisiensi dan dialokasikan pada kebutuhan prioritas,” pungkasnya.
Editor : Setiadi