Lingkaran.net - Bupati Jember Muhammad Fawait menyambut positif keputusan pemerintah pusat yang tidak menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) per 1 April 2026.
Kebijakan tersebut dinilai menjadi penopang penting bagi stabilitas ekonomi daerah di tengah ketidakpastian harga minyak dunia.
Baca juga: Kebijakan WFH Dapat Dukungan Dari DPRD Surabaya
Pernyataan itu disampaikan Fawait menanggapi dinamika ekonomi global yang mulai berdampak pada sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara, Selasa (31/3/2026). Ia menilai, langkah pemerintah menjaga harga BBM tetap stabil merupakan keputusan strategis yang memberikan kepastian bagi masyarakat.
“Ini kabar yang sangat baik. Di saat harga minyak dunia fluktuatif dan beberapa negara tetangga mulai mengalami kenaikan harga energi, Indonesia tetap mampu menjaga stabilitas. Ini patut kita syukuri,” ujarnya.
Menurut Fawait, kebijakan tersebut tidak hanya berdampak pada daya beli masyarakat, tetapi juga menjaga iklim ekonomi daerah tetap kondusif, khususnya di Kabupaten Jember yang sangat bergantung pada sektor riil dan aktivitas masyarakat.
Selain itu, ia memastikan distribusi energi di wilayah Jember dalam kondisi aman dan terkendali. Pemerintah daerah, kata dia, terus melakukan pemantauan di berbagai titik untuk memastikan pasokan BBM tersedia tanpa hambatan.
Baca juga: Kebijakan WFH Tak Kompak, Fraksi Gerindra DPRD Jatim Warning Pemprov
“Stok BBM di Jember saat ini aman dan mencukupi. Memang ada dinamika kecil di lapangan, tapi secara umum tidak ada kelangkaan,” tegasnya.
Meski demikian, Fawait mengingatkan masyarakat agar tidak terlena dengan kondisi tersebut. Ia mengimbau warga tetap bijak dalam menggunakan energi, terutama BBM bersubsidi.
“Kami berharap masyarakat menggunakan BBM secara terukur. Stabilitas ini harus kita jaga bersama, termasuk dengan penggunaan yang efisien agar tidak membebani subsidi negara,” katanya.
Baca juga: Hoaks BBM Picu Kepanikan, DPRD Jatim: Tak Ada Kenaikan per 1 April 2026
Sebagai langkah antisipatif, Pemerintah Kabupaten Jember juga menyatakan kesiapan untuk mendukung kebijakan efisiensi energi yang dikeluarkan pemerintah pusat, termasuk kemungkinan penerapan sistem kerja dari rumah (Work From Home/WFH) atau pembelajaran daring jika diperlukan.
Langkah tersebut, lanjut Fawait, menjadi bagian dari komitmen daerah dalam menjaga ketahanan energi sekaligus mendukung stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan global.
Editor : Setiadi