Lingkaran.net - Pengelolaan keuangan daerah tidak sekadar berbicara angka, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik. Hal ini menjadi perhatian serius DPRD Jawa Timur yang terus memperkuat fungsi pengawasan dengan menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia dalam pemeriksaan laporan keuangan daerah Tahun 2025.
Ketua DPRD Jatim, M. Musyafak, menegaskan pentingnya kesamaan persepsi dan komitmen seluruh perangkat daerah dalam mendukung proses pemeriksaan agar berjalan optimal.
Baca juga: Di Tengah Isu PPPK Terancam PHK, Pemprov Jatim Klaim Belanja Pegawai di Bawah 30 Persen
Menurutnya, sinergi tersebut menjadi kunci untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Proses pemeriksaan harus berjalan terbuka, kooperatif, dan mampu menghasilkan perbaikan nyata,” ujarnya dalam Instagram DPRD Jatim, Jumat (3/4/2026).
Ia menjelaskan, pelaksanaan entry meeting pemeriksaan menjadi langkah awal strategis dalam membangun kesepahaman antar pemangku kepentingan.
Baca juga: Dalami Urgensi Proyek Farmasi Rp22,9 Miliar, Komisi E Panggil Dinkes Jatim
Selain itu, kata politisi PKB ini, forum tersebut juga bertujuan meningkatkan kualitas pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
DPRD Jatim mendorong seluruh perangkat daerah untuk bersikap terbuka dan responsif terhadap setiap rekomendasi yang diberikan BPK. Hal ini penting agar hasil pemeriksaan tidak berhenti sebagai laporan semata, melainkan menjadi pijakan dalam melakukan perbaikan berkelanjutan.
“Setiap pengelolaan anggaran harus mengedepankan prinsip kepatuhan, efektivitas, dan integritas,” tegasnya.
Baca juga: Rahasia Pemugaran Grahadi Telan Rp12,76 Miliar, Dinding Bernapas dengan Kapur Jerman
Melalui kolaborasi ini, DPRD Jatim berharap pengelolaan keuangan daerah semakin akuntabel dan mampu meningkatkan kepercayaan publik.
Pada akhirnya, transparansi anggaran diharapkan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Jawa Timur.
Editor : Setiadi