Lingkaran.net - Komitmen memperkuat keterbukaan informasi publik di Jawa Timur kembali ditegaskan Ketua DPRD Jatim, Musyafak Rouf. Hal itu disampaikan saat menerima audiensi jajaran Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Timur di Kantor DPRD Jatim, Senin (7/4/2026).
Pertemuan tersebut tidak sekadar menjadi ajang silaturahmi, melainkan momentum strategis dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan di “Bumi Majapahit”.
Baca juga: 7 Daerah Jatim Terjebak Belanja Pegawai di Atas 30 Persen, Fraksi PKS Bocorkan Solusi
Dalam kesempatan itu, KI Jawa Timur juga memaparkan Laporan Kinerja Tahun 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.
Musyafak menegaskan, DPRD Jatim memberikan apresiasi tinggi atas peran aktif KI dalam mengawal hak masyarakat terhadap informasi. Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi fondasi penting dalam menjaga kualitas demokrasi.
“Bagi kami, keterbukaan informasi adalah oksigen bagi demokrasi. Tanpa itu, kepercayaan publik akan sulit terbangun,” tegasnya.
Baca juga: Dua Wajah LKPj Gubernur Jatim 2025: Data Belum Lengkap, Evaluasi Program DipertanyakanÂ
Ia menambahkan, DPRD Jatim berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan KI guna mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Upaya tersebut diharapkan tidak berhenti pada tataran wacana, melainkan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
Baca juga: Ancaman Godzilla El Nino, Jatim di Ujung Krisis Air dan Pangan
Lebih lanjut, Musyafak mengajak seluruh elemen, baik pemerintah maupun masyarakat, untuk bersama-sama mewujudkan Jawa Timur sebagai provinsi yang informatif dan terbuka.
“Ini bukan sekadar slogan. Kita ingin transparansi menjadi budaya, sehingga publik benar-benar merasakan hadirnya pemerintahan yang terbuka,” pungkasnya.
Editor : Setiadi