Lingkaran.net - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Koordinasi Penanganan Dampak Hidrometeorologi dan Potensi Kemarau Panjang 2026 di Dyandra Convention Center, Selasa (7/4/2026).
Rakor yang dihadiri bupati/wali kota, Forkopimda, Perhutani, serta sejumlah instansi terkait ini menjadi langkah awal memperkuat mitigasi menghadapi ancaman musim kemarau yang diprediksi lebih panjang tahun ini.
Baca juga: 137 SLB di Jatim Gandeng Industri, Peluang Kerja ABK Makin Nyata
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menegaskan pentingnya kesiapsiagaan sejak dini melalui langkah yang terukur dan terkoordinasi.
“Sebentar lagi memasuki musim kemarau. Potensi bencana yang bisa terjadi harus kita antisipasi bersama mulai sekarang,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, berbagai penguatan disampaikan narasumber dari lintas sektor, mulai dari Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB RI, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, hingga BMKG Juanda dan Polda Jatim.
Khofifah menekankan, rakor ini tidak hanya membahas potensi bencana, tetapi juga memastikan kesiapan daerah dalam menyusun langkah konkret perlindungan masyarakat.
“Seluruh kepala daerah harus proaktif. Segera buat plan of action, petakan wilayah rawan, jangan menunggu bencana terjadi,” tegasnya.
Ia juga menginstruksikan pemerintah daerah untuk memastikan distribusi air bersih tepat sasaran serta memperkuat pemantauan titik api di wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Selain itu, masyarakat diimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan maupun sampah, menggunakan air secara bijak, serta aktif melaporkan potensi bencana di lingkungan masing-masing.
Baca juga: Elpiji 3 Kg Sempat Langka di Jatim, Wagub Emil Dardak: Ternyata Bukan Soal Stok
Jawa Timur sendiri memiliki keragaman potensi bencana yang tinggi, mulai dari banjir, tanah longsor, gempa bumi, hingga kekeringan dan karhutla.
Oleh karena itu, penanganan harus dilakukan secara terpadu berbasis analisis risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2023.
Data Pemprov menunjukkan, sepanjang 2022 hingga 2025, sekitar 92 hingga 97 persen bencana di Jawa Timur merupakan bencana hidrometeorologi. Sementara pada triwulan pertama 2026, tercatat 121 kejadian bencana, didominasi angin kencang (82 kejadian) dan banjir (27 kejadian).
Bencana tersebut berdampak pada korban jiwa, kerusakan rumah, serta puluhan ribu kepala keluarga terdampak.
Baca juga: 7 Daerah Jatim Terjebak Belanja Pegawai di Atas 30 Persen, Fraksi PKS Bocorkan Solusi
“Perubahan iklim bukan lagi ancaman jangka panjang, tetapi sudah menjadi realitas. Respons kita tidak boleh reaktif, harus cepat, terukur, dan berbasis data,” tegas Khofifah.
Berdasarkan rilis BMKG, musim kemarau 2026 di Jawa Timur diperkirakan mulai Mei di sekitar 56,9 persen wilayah, dengan puncak pada Agustus yang mencakup hingga 70,9 persen wilayah. Bahkan periode kritis diprediksi meluas hingga 72,5 persen wilayah.
Durasi kemarau tahun ini juga diperkirakan cukup panjang, yakni antara 220 hingga 240 hari di sejumlah zona musim.
“Kita akan menghadapi tekanan kekeringan yang lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Ini harus menjadi perhatian serius dan kita antisipasi bersama,” pungkasnya.
Editor : Setiadi