Lingkaran.net - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jawa Timur menyampaikan pemandangan umum atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna, Kamis (9/4/2026).
Juru Bicara Fraksi PKS, Harisandi Savari, membuka pandangannya dengan memberikan apresiasi atas capaian kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur sepanjang 2025.
Baca juga: Capaian LKPj Gubernur 98,33 Persen, Khofifah Ungkap 67 Indikator Masih Bermasalah
Tercatat, Jatim berhasil meraih 133 penghargaan dari berbagai sektor, termasuk prestasi di bidang ketenagakerjaan dalam ajang NakerAward 2025.
“Penghargaan ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah, baik eksekutif maupun legislatif, untuk terus meningkatkan kinerja demi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Namun di balik apresiasi tersebut, PKS mengingatkan pentingnya langkah antisipatif terhadap potensi kekeringan yang diprediksi melanda Jawa Timur pada pertengahan 2026.
Berdasarkan data BMKG, puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus dengan cakupan hingga 70,9 persen wilayah.
Menurut Harisandi, PKS menilai pemerintah perlu melakukan mitigasi sejak dini, termasuk pemetaan wilayah rawan kekeringan guna mencegah dampak terhadap ekonomi dan ketahanan pangan.
Evaluasi Kinerja dan Transparansi
Dalam pandangannya, Fraksi PKS menegaskan bahwa LKPj bukan sekadar laporan formal, melainkan instrumen strategis untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh.
PKS mengapresiasi penyampaian LKPj yang tepat waktu serta proses pembahasan oleh Panitia Khusus DPRD.
Namun, mereka menyoroti dominasi narasi statistik dalam dokumen tersebut yang dinilai kurang menggambarkan kondisi riil di lapangan.
“Dari 166 Indikator Kinerja Daerah, sebanyak 13 tidak tercapai dan 67 indikator tidak dapat diukur karena ketiadaan data. Ini menjadi persoalan serius,” tegasnya.
Anomali Pendapatan dan Ketergantungan Transfer
Fraksi PKS juga menyoroti capaian pendapatan daerah tahun 2025 sebesar Rp29,88 triliun atau 104,65 persen dari target. Meski melampaui target, angka tersebut dinilai lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Fraksi PKS mempertanyakan adanya “anomali”, di mana pertumbuhan ekonomi 2025 yang mencapai 5,33 persen justru tidak diikuti peningkatan signifikan pendapatan daerah.
Selain itu, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 61,71 persen dinilai masih menunjukkan ketergantungan cukup tinggi terhadap dana transfer pusat yang mencapai 38,18 persen.
Kinerja BUMD Disorot
Sorotan tajam juga diarahkan pada kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai belum optimal sebagai penyumbang PAD.
PKS menyebut kontribusi sejumlah BUMD masih minim, bahkan di bawah 2 persen dari penyertaan modal. Kondisi ini menunjukkan BUMD belum berfungsi maksimal sebagai motor penggerak ekonomi daerah.
“BUMD seharusnya menjadi pilar strategis, bukan sekadar pelengkap,” kata Harisandi.
Baca juga: PAD Jatim Menyusut 5 Persen, Fraksi PAN Sentil Kinerja Fiskal Pemprov 2025
Belanja Daerah dan Sisa Anggaran
Dari sisi belanja, realisasi anggaran tercatat sebesar 93,82 persen atau Rp31,20 triliun, menyisakan sekitar Rp2,05 triliun. PKS meminta penjelasan terkait sisa anggaran tersebut, apakah akibat efisiensi atau lemahnya perencanaan.
Selain itu, struktur belanja yang masih didominasi belanja operasi hingga 72,30 persen dinilai menunjukkan orientasi birokratis, bukan pembangunan produktif.
Pertumbuhan Ekonomi Dinilai Belum Berkualitas
Meski pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mencapai 5,33 persen dan melampaui target, PKS menilai kualitas pertumbuhan tersebut belum merata.
Pertumbuhan dinilai masih bertumpu pada konsumsi dan industri besar, belum sepenuhnya memperkuat sektor UMKM, pertanian, dan nelayan.
PKS juga mengingatkan adanya potensi “growth without equity” atau pertumbuhan tanpa pemerataan.
Kemiskinan, Pengangguran, dan Ketimpangan
Penurunan angka kemiskinan menjadi 9,30 persen dan tingkat pengangguran terbuka 3,71 persen mendapat apresiasi.
Namun, PKS menilai capaian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kualitas kesejahteraan.
Baca juga: Cuaca Ekstrem Intai Bojonegoro, Sri Wahyuni DPRD Jatim Wanti-wanti Dampaknya ke Energi dan Pangan
Masih tingginya pekerja informal, pengangguran terdidik, serta ketimpangan distribusi pendapatan menjadi catatan penting.
Sementara itu, capaian indeks gini sebesar 0,359 dinilai masih berada pada kategori ketimpangan sedang dan berpotensi menjadi
“bom waktu sosial” jika tidak ditangani serius.
IPM Naik, Pendidikan Jalan di Tempat
Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 76,13 juga mendapat sorotan. Meski melampaui target, peningkatan dinilai lebih banyak ditopang oleh aspek standar hidup, bukan pendidikan atau kesehatan.
PKS menilai peningkatan rata-rata lama sekolah yang masih di angka 8,39 tahun menunjukkan tantangan besar di sektor pendidikan.
Dorongan Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Menutup pandangannya, Fraksi PKS menekankan pentingnya komitmen pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi DPRD.
PKS mengingatkan agar rekomendasi tidak berhenti sebagai dokumen administratif, tetapi benar-benar diwujudkan dalam kebijakan konkret.
“Diperlukan keseriusan dan konsistensi agar permasalahan pembangunan tidak terus berulang setiap tahun,” pungkasnya.
Editor : Setiadi