Ketua Fraksi NasDem DPRD Jatim Protes Pemberitaan Tempo, Desak Pemerintah Beri Sanksi

Reporter : Alkalifi Abiyu
Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Jatim, Mohammad Nasih Aschal

Lingkaran.net - Fraksi Partai NasDem DPRD Jawa Timur melayangkan protes keras terhadap pemberitaan Tempo yang dinilai merugikan dan melukai perasaan kader partai. 

Ketua Fraksi NasDem DPRD Jatim, Mohammad Nasih Aschal, menyatakan bahwa pihaknya merasa keberatan atas framing dan pernyataan yang dimuat dalam laporan Tempo, khususnya terkait isu dugaan merger Partai NasDem dengan Partai Gerindra. 

Baca juga: NasDem DPRD Jatim Sebut Revisi Raperda Hak Keuangan Dewan Bukan Sekadar Tambah Fasilitas

“Kami menyampaikan rasa sakit hati kami. Pemberitaan tersebut telah melukai seluruh kader dan fungsionaris Partai NasDem,” ujarnya, Rabu (15/4/2026). 

Ra Nasih, sapaan akrabnya menegaskan, sebagai bentuk protes, kader NasDem menggelar aksi damai di sejumlah daerah, termasuk di depan kantor Tempo. Aksi tersebut merupakan bentuk penolakan terhadap pemberitaan yang dianggap tidak sesuai dengan fakta. 

Selain itu, NasDem Jatim juga mendesak pemerintah melalui lembaga terkait, seperti Dewan Pers, untuk memberikan sanksi tegas terhadap Tempo. Mereka menilai media tersebut telah melanggar norma dan etika jurnalistik. 

Baca juga: Tambah Reses dan Souvenir, NasDem DPRD Jatim Ingatkan Kepercayaan Publik

“Kami meminta agar pemerintah memberikan tanggapan serius. Pers harus tetap berada dalam koridor norma dan etika yang dijunjung tinggi,” tegasnya. 

Polemik ini dipicu oleh cover majalah Tempo yang menampilkan Ketua Umum NasDem, Surya Paloh, terkait isu merger dengan Partai Gerindra yang dipimpin oleh Prabowo Subianto.  

Baca juga: Kinerja Seret, Gaji Ngebut! DPRD Jatim Desak Biro Khusus BUMD

Sejumlah elite NasDem menilai penggunaan istilah “merger” serta isi laporan tersebut tidak tepat dan berpotensi membentuk persepsi negatif di masyarakat. 

Ra Nasih menambahkan, pihaknya tetap berkomitmen untuk mengawal nilai-nilai perubahan yang diusung Partai NasDem, sekaligus meminta agar media menjalankan fungsi kontrol sosial secara profesional dan berimbang.

Editor : Setiadi

Politik & Pemerintahan
Berita Populer
Berita Terbaru