Lingkaran.net - Badan Gizi Nasional (BGN) mulai melakukan pembenahan besar-besaran terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini dilakukan untuk memastikan program unggulan pemerintah tersebut berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu memberikan dampak maksimal bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan yang membutuhkan intervensi gizi.
Komitmen tersebut disampaikan Kepala BGN, Nanik S. Deyang, dalam konferensi pers di Kantor Pusat BGN, Kamis (4/6/2026). Konferensi pers ini menjadi momentum konsolidasi perdana jajaran pimpinan baru BGN setelah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program di berbagai daerah.
Baca juga: Musyafak Rouf Tak Lagi Pimpin PKB Surabaya, Benarkah Terkait Polemik MBG?
Menurut Nanik, fokus utama saat ini bukan lagi sekadar memperluas jumlah dapur MBG, melainkan memastikan setiap anggaran yang dikeluarkan benar-benar menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Fokus kami saat ini adalah memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Karena itu, kami melakukan penataan pelaksanaan program agar kualitas layanan terus meningkat,” ujar Nanik.
Sebagai bagian dari pembenahan tersebut, BGN memutuskan melakukan moratorium sementara pembangunan dapur baru. Kebijakan ini diambil agar pemerintah dapat memaksimalkan operasional dapur yang sudah ada sebelum melakukan ekspansi lebih lanjut.
Selain itu, BGN juga melakukan refocusing sasaran penerima manfaat agar program lebih terarah kepada kelompok prioritas yang membutuhkan dukungan gizi secara langsung.
Langkah strategis lainnya adalah memperkuat pembinaan dan standardisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Seluruh dapur MBG akan didorong memenuhi standar keamanan pangan, mutu layanan, hingga kualitas sumber daya manusia guna menjamin makanan yang diterima masyarakat aman, sehat, dan bergizi.
Nanik mengakui hingga saat ini masih terjadi ketimpangan distribusi layanan. Banyak dapur MBG terkonsentrasi di wilayah perkotaan dan kawasan aglomerasi, sementara sejumlah daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) justru masih membutuhkan penguatan layanan.
Baca juga: Demokrat Jatim Bungkam Soal Nama AHY yang Terseret Isu Kasus MBG
“Saat ini masih terdapat konsentrasi dapur yang tinggi di wilayah aglomerasi, sementara sejumlah daerah 3T masih membutuhkan penguatan layanan. Karena itu kami melakukan penataan agar pemerataan manfaat program benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh anak Indonesia,” jelasnya.
Untuk menjangkau wilayah 3T, BGN menyiapkan pola implementasi yang lebih fleksibel dan adaptif. Alih-alih membangun fasilitas baru, BGN akan mengoptimalkan berbagai sarana yang sudah tersedia, seperti kantin sekolah, dapur umum, maupun fasilitas komunitas yang memenuhi standar operasional program.
Tak hanya mengandalkan anggaran pemerintah, BGN juga membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari BUMN, sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), yayasan, hingga organisasi masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam memperluas jangkauan layanan MBG.
Di sisi lain, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menegaskan bahwa reformasi tata kelola menjadi agenda penting dalam masa konsolidasi saat ini. Penguatan sistem pengendalian internal, integrasi data, validasi informasi, hingga pengembangan sistem digital yang lebih terukur akan menjadi fokus utama.
Baca juga: Dapur MBG di Jatim Berhenti Beroperasi, Ini Kata Emil Dardak
“Kami akan memperkuat integrasi data dan sistem informasi agar setiap kebijakan dapat didukung oleh data yang valid. Selain itu, berbagai rekomendasi dari lembaga pengawas akan menjadi bagian dari upaya penyempurnaan tata kelola yang sedang kami lakukan,” kata Agustina.
Dalam penajaman sasaran program, BGN juga memberikan perhatian khusus kepada kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Kelompok ini dinilai menjadi kunci utama dalam upaya pencegahan stunting serta peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak dini.
Melalui serangkaian pembenahan tersebut, BGN berharap Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya menjadi program bantuan pangan, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam membangun generasi Indonesia yang lebih sehat, kuat, dan berkualitas di masa depan.
Editor : Setiadi