Lingkaran.net - Antrean panjang di sejumlah SPBU Jawa Timur menjadi alarm serius bagi kelancaran distribusi BBM. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak pun mendatangi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk meminta kepastian pasokan Biosolar dan Pertalite hingga ke tingkat SPBU.
Dalam pertemuan dengan Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ahmad Erani Yustika di Gedung Chairul Saleh, Jakarta, Selasa (20/10), Khofifah menegaskan, ketersediaan BBM tidak cukup hanya dipastikan di terminal atau depo. Distribusi hingga SPBU harus berjalan lancar agar masyarakat tidak terus dihadapkan pada antrean panjang.
Baca juga: Stok BBM Disebut Aman, Mengapa Antrean SPBU di Jatim Mengular? Ini Kata Emil Dardak
“Saya bersama Mas Emil ini sebetulnya ingin mendapatkan penjelasan dan kepastian bahwa pasokan BBM, terutama Biosolar dan Pertalite aman sampai di SPBU. Jika stok kita aman, mohon ketersediaan dan distribusi juga harapannya semua betul-betul lancar dan aman,” ujar Khofifah.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman, Wakil Direktur Utama II PT Pertamina Patra Niaga Surya Tri Harto, serta jajaran Pertamina Patra Niaga.
Khofifah menilai, kelancaran distribusi BBM menjadi kebutuhan mendasar untuk menjaga aktivitas masyarakat sekaligus menggerakkan perekonomian. Sebagai salah satu pusat ekonomi nasional dan simpul distribusi barang dan jasa, gangguan pasokan BBM di Jawa Timur berpotensi merembet ke berbagai sektor.
Dampaknya bukan hanya dirasakan pengguna kendaraan, tetapi juga sektor transportasi, logistik, kegiatan usaha, hingga nelayan yang bergantung pada Biosolar.
“Jadi misalnya kalau sampai Biosolar itu susah di SPBU, maka dampaknya akan sangat terasa bahkan sampai ke nelayan,” ungkapnya.
Stok Aman, tetapi BBM Belum Tentu Tersedia di SPBU
Khofifah menyoroti pentingnya memastikan kesesuaian antara data stok dan kondisi riil di lapangan. Ia mengungkapkan masih menemukan papan pengumuman di SPBU yang menyebutkan Solar sedang dalam perjalanan, padahal informasi pasokan menunjukkan stok tersedia.
Kondisi tersebut, menurutnya, perlu ditelusuri agar pemerintah mengetahui titik persoalan sebenarnya, apakah berada pada proses pengiriman, distribusi, atau penyaluran di SPBU.
Karena itu, pemantauan digital harus diimbangi pengecekan langsung. Pemerintah dan Pertamina perlu memastikan BBM benar-benar tersedia dan dapat diakses masyarakat, bukan sekadar tercatat dalam sistem persediaan.
Khofifah juga meminta pengawasan diperketat untuk mencegah penyimpangan penyaluran BBM bersubsidi, termasuk dugaan penimbunan dan pembelian dalam jumlah besar yang berpotensi disalahgunakan.
Baca juga: Pemprov Jatim Kucurkan Rp50 Miliar untuk 50 Ribu Siswa Prasejahtera, Cegah Putus Sekolah
Ia mengusulkan penambahan tim pengawasan yang dapat memantau jalur distribusi secara langsung. Salah satu hal yang perlu diantisipasi ialah dugaan pembelian BBM menggunakan tangki berkapasitas besar yang kemudian dipindahkan atau dibagi di tengah perjalanan.
Di sisi lain, Khofifah memahami kendala teknis dalam rantai pasok dapat terjadi, mulai dari pengiriman kapal tanker hingga penyesuaian kuota. Namun, ia meminta informasi mengenai penyebab gangguan disampaikan secara akurat dan terkini agar pemerintah daerah dapat memberikan penjelasan yang tepat kepada masyarakat.
“Apalagi yang mungkin menjadi kendala-kendala di lapangan, sehingga kita bisa menyampaikan informasi kepada publik yang dapat menjadi peneduh. Pokoknya, kita ingin kondisi Jawa Timur tetap kondusif,” katanya.
ESDM Tambah 21 Mobil Tangki, Depo Beroperasi 24 Jam
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ahmad Erani Yustika menyatakan pemerintah pusat mendukung langkah koordinasi Pemprov Jatim untuk mengatasi antrean dan mempercepat pemulihan distribusi BBM.
Kementerian ESDM, kata dia, telah berkoordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta Pertamina guna memastikan kecukupan pasokan tidak hanya di terminal BBM atau depo, tetapi juga di masing-masing SPBU.
Baca juga: Khofifah Ajak Warga Jatim Kenang G30S, Merah Putih Setengah Tiang Hari Ini
“Sesuai pembahasan dengan Ibu Gubernur, kami telah berkoordinasi dengan BPH Migas dan Pertamina untuk memastikan bukan hanya stok di Fuel Terminal atau depo, tetapi di masing-masing SPBU harus segera dalam keadaan aman dan memadai,” ujarnya.
Untuk mempercepat penanganan, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah, yakni penambahan pasokan melalui kapal ke berbagai depo di Jawa Timur, pengerahan tambahan 21 unit mobil tangki melalui skema spot charter, serta peningkatan jam operasional depo menjadi 24 jam.
Langkah tersebut diharapkan mempercepat pengiriman BBM dari depo ke SPBU sekaligus memperluas jangkauan pelayanan di wilayah yang mengalami gangguan pasokan.
Ahmad Erani menegaskan, koordinasi dengan Pemprov Jatim dan Pertamina akan terus dilakukan, termasuk dengan memberikan pembaruan informasi mengenai perkembangan distribusi BBM.
“Kami siap bekerja sama penuh dengan Pemprov Jatim, didukung Pertamina, untuk memastikan dalam waktu dekat stok di seluruh SPBU di Jatim kembali aman,” pungkasnya.
Editor : Setiadi