Surabaya, Lingkaran.net Antrean panjang pembelian gas LPG 3kg mulai terlihat di sejumlah daerah, menimbulkan keresahan di masyarakat.
Menanggapi hal ini, anggota DPRD Jawa Timur dari Fraksi Gerindra, M Satib, mendesak Pertamina dan pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah cepat guna mencegah kepanikan, terutama menjelang Ramadan.
Baca juga: Lebih 4.000 Pekerja Ter-PHK di Jatim, Fraksi PDIP Ingatkan Bahaya Pengangguran 2026
Menurutnya, antrean ini bukan disebabkan oleh kelangkaan stok, melainkan perubahan pola distribusi LPG bersubsidi yang membuat warga kebingungan.
“Saya sudah cek ke beberapa pangkalan di Jawa Timur, stok aman. Tapi ada perubahan distribusi yang belum sepenuhnya dipahami masyarakat,” kata Satib di Surabaya, Senin (3/2/2025).
Harga LPG Melambung, Warga Resah
Satib mengungkapkan bahwa beberapa pangkalan memanfaatkan perubahan aturan ini dengan menjual LPG 3kg di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang seharusnya Rp18.000 per tabung.“Ada yang menjual sampai Rp21.000 hingga Rp22.000 per tabung. Ini memberatkan masyarakat kecil,” ungkapnya.
Baca juga: Sri Wahyuni: Hari Ibu Bukan Seremoni, Perempuan Penentu Arah Pembangunan Jawa Timur
Ia menjelaskan bahwa sebelumnya pengecer masih diperbolehkan menjual LPG subsidi, tetapi kini aturan diperketat sehingga pembelian harus langsung ke pangkalan resmi. Sayangnya, tidak semua RW memiliki pangkalan, sehingga warga harus mencari ke wilayah lain, menyebabkan antrean panjang.
“Solusinya, Pertamina harus segera mendata dan memastikan setiap RW memiliki pangkalan. Kalau tidak, antrean seperti ini akan terus terjadi,” tegas Satib.
Menjelang Ramadan, Pemerintah Harus Bergerak Cepat
Politisi Gerindra ini menekankan bahwa masalah ini harus segera diselesaikan sebelum Ramadan tiba. Ia meminta Pertamina berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan distribusi LPG berjalan lancar.“Jangan sampai masyarakat kesulitan mendapatkan LPG di saat kebutuhan meningkat. Kalau tidak ada langkah konkret, ini bisa memicu kepanikan,” ujarnya.
Baca juga: Pansus BUMD Jatim Ditantang Bongkar Tempat Parkir Politik
Ia juga mengimbau pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk turun tangan melakukan pengawasan di lapangan, memastikan harga sesuai HET, dan memberikan sosialisasi kepada warga agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pola distribusi baru ini.
“Kami pastikan stok aman, tapi distribusi harus lebih tertata agar masyarakat tidak merasa kesulitan,” pungkasnya. Alkalifi Abiyu
Editor : Redaksi