Surabaya, Lingkaran.net Suasana rapat Paripurna DPRD Jawa Timur pada Kamis (22/5/2025) berlangsung dinamis meski diwarnai sejumlah kursi kosong. Dari total anggota dewan, tercatat 76 hadir, 41 tidak hadir, dan 3 tengah menunaikan ibadah haji.
Rapat paripurna kali ini mengusung empat agenda penting, dua di antaranya yakni penyampaian jawaban Gubernur Jawa Timur terhadap pemandangan umum fraksi atas Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024, serta jawaban atas pandangan fraksi terhadap Raperda RPJMD Jatim 2025–2029.
Baca juga: Lengkap UMK Jatim 2026: Surabaya Tertinggi, Ini Daftar Gaji 38 Daerah
Namun, Gubernur Jatim tidak hadir dalam forum tersebut. Jawaban resmi pemerintah provinsi disampaikan oleh Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak, yang tampil menyampaikan respons eksekutif secara diplomatis dan padat.
Dalam pemaparannya, Emil menegaskan bahwa Pemprov Jatim mendukung penuh program Kopdes Merah Putih, yang berfokus pada pemberdayaan desa melalui penguatan BUMDes dan pengembangan desa wisata.
"Kolaborasi antara pemprov dan dunia industri juga digalakkan melalui program pemagangan dan pemantauan tenaga kerja berbasis data," kata Emil Dardak.
Baca juga: Pemprov Jatim Imbau Kepala Daerah Tak Gelar Pesta Tahun Baru 2026, Ini Alasannya
Terkait Raperda RPJMD 2025–2029, Emil menyatakan bahwa dokumen perencanaan tersebut telah memperkuat sasaran strategis pembangunan, dengan fokus pada keberlanjutan dan kemajuan wilayah.
"Merespons pandangan Fraksi PPP dan PSI, Pemprov juga menegaskan komitmennya terhadap pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS) sebagai program prioritas lima tahun ke depan," ujarnya.
Baca juga: Lebih 4.000 Pekerja Ter-PHK di Jatim, Fraksi PDIP Ingatkan Bahaya Pengangguran 2026
Selain itu, lanjut Emil yang juga Ketua DPD Demokrat Jatim ini, pemerintah juga menyampaikan bahwa pemberian izin teknis pertambangan dilakukan dengan kehati-hatian, seraya memastikan kelestarian lingkungan tetap terjaga.
"Kedepan pemprov berkomitmen menjaga kelestarian lingkungan hidup," pungkasnya. Alkalifi Abiyu
Editor : Redaksi