Surabaya, Lingkaran.net panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Jawa Timur menyoroti masih lemahnya koordinasi dan integrasi program lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Timur 2025-2029.
Dalam laporan resminya yang disampaikan oleh Juru Bicara Pansus, Lilik Hendarwati, disebutkan bahwa implementasi 9 misi RPJMD yang identik dengan Nawa Bhakti Satya masih belum menunjukkan adanya “orkestrasi” atau cross cutting program yang sinergis antar-OPD.
Baca juga: Ada Kabar Besar untuk Pelaku Jamu, DPRD Jatim Siapkan Jalan Menuju Pasar Ekspor
“Paparan dari OPD cenderung masih bersifat monoton dan parsial. Mereka hanya menyampaikan kinerja administratif masing-masing, tanpa terlihat adanya kolaborasi lintas sektor yang nyata dalam mewujudkan misi RPJMD,” tegas Lilik saat rapat paripurna DPRD Jatim, Kamis (26/6/2025).
Pansus menilai, pola yang berjalan saat ini masih sekadar melakukan penempelan atau tagging program terhadap ikon Nawa Bhakti Satya, tanpa diikuti dengan perumusan program yang memiliki dampak signifikan bagi masyarakat Jawa Timur.
Baca juga: Tarif Ojol di Bakal Dievaluasi Tiap Tahun, DPRD Jatim Siapkan Aturan Baru
“Seharusnya program itu tidak hanya diberi label saja. Tapi betul-betul dirancang agar memiliki daya dorong nyata, berdampak, dan menjawab kebutuhan masyarakat,” imbuhnya.
Pansus DPRD Jatim pun memberikan beberapa rekomendasi kepada Pemprov Jawa Timur, di antaranya penjabaran program ikon Nawa Bhakti Satya tidak cukup dengan tagging program yang ada. Harus dirumuskan dengan pendekatan inovatif agar benar-benar memberikan manfaat nyata.
Baca juga: Fraksi PKS DPRD Jatim Desak Pemprov Segera Bayarkan TPG Guru Rp274,57 Miliar
"Kami mendorong kolaborasi lintas OPD, sehingga program tidak berjalan sendiri-sendiri," jelasnya. (*)
Editor : Setiadi