x lingkaran.net skyscraper
x lingkaran.net skyscraper

Ketua DPRD Jatim Coret Anggaran Kunjungan Luar Negeri Rp19 Miliar, Dialihkan untuk Rakyat

Avatar Alkalifi Abiyu

Politik & Pemerintahan

Lingkaran.net - Ketua DPRD Jawa Timur, Musyafak Rouf, memastikan tidak ada lagi perjalanan dinas ke luar negeri bagi anggota dewan. Kebijakan ini sejalan dengan moratorium kunjungan luar negeri yang diberlakukan Presiden Prabowo Subianto. 

“Adanya moratorium dari Presiden terkait kunjungan ke luar negeri, maka kami menangkap dan menindaklanjuti instruksi itu. Sehingga tidak ada sama sekali kunjungan ke luar negeri,” tegas Musyafak usai rapat paripurna DPRD Jatim, Rabu (3/9/2025). 

Rp19 Miliar Dikembalikan untuk Program Masyarakat 

Musyafak menjelaskan, anggaran perjalanan dinas luar negeri yang sebelumnya mencapai Rp 19 miliar kini resmi dihapus. Dana tersebut dialihkan kembali ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk program-program yang langsung menyentuh kepentingan rakyat. 

“Dalam kondisi ekonomi yang kurang bagus, banyak pengangguran, pedagang kaki lima sepi, toko-toko juga sepi, maka anggaran itu kita kembalikan ke OPD agar bisa dipakai untuk program yang benar-benar dirasakan masyarakat,” jelas politisi PKB tersebut. 

Relokasi Anggaran untuk Kepentingan Publik 

Musyafak menegaskan, selain pos perjalanan dinas luar negeri, DPRD Jatim juga melakukan penyesuaian anggaran di beberapa sektor lain yang dinilai lebih bermanfaat bagi masyarakat. Namun, penghapusan anggaran perjalanan luar negeri menjadi langkah yang paling signifikan sekaligus simbolis. 

“Saya kira juga banyak hal yang lain, tetapi yang paling penting ini. Ini bagian dari respon kita terhadap situasi yang ada,” ungkapnya. 

Ingatkan Gaya Hidup Sederhana 

Musyafak juga mengingatkan agar anggota dewan menjaga sikap di ruang publik dan tidak menampilkan gaya hidup berlebihan. Hal itu penting agar tidak memicu kecemburuan sosial di tengah kondisi ekonomi yang sulit. 

“Tidak menampilkan flashing-flashing yang bisa membuat masyarakat marah dengan kondisi sekarang,” pungkasnya. 

Dengan kebijakan ini, DPRD Jawa Timur ingin menunjukkan komitmennya mengikuti arahan Presiden Prabowo sekaligus berpihak pada rakyat, terutama di tengah situasi ekonomi yang sedang menantang.

Artikel Terbaru
Jumat, 12 Jun 2026 21:57 WIB | Umum

Mahasiswa Unair Kirim Peringatan Keras soal Carut Marut Ekonomi Indonesia

Lingkaran.net - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga (FEB Unair) kembali menggaungkan "Tujuh Desakan Darurat ...
Jumat, 12 Jun 2026 16:46 WIB | Edukasi

Gus Fawait Akui Banyak Belajar dari Pakde Karwo dan Khofifah

Lingkaran.net - Bupati Jember Muhammad Fawait atau Gus Fawait resmi menyandang gelar doktor setelah sukses menjalani sidang terbuka promosi doktor pada Program ...
Jumat, 12 Jun 2026 16:37 WIB | Politik & Pemerintahan

DPRD Surabaya Cari Solusi Untuk Tanah Ganjaran Warga Sumur Welut

Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widyatmoko memastikan persoalan eks tanah ganjaran Kelurahan Sumur Welut tidak berhenti pada polemik ...