Lingkaran.net - Polemik acara buka puasa bersama pejabat Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bertema Bollywood menuai sorotan publik. Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Sidoarjo, Fenny Apridawati, akhirnya menyampaikan permohonan maaf secara terbuka setelah acara tersebut ramai dikritik di media sosial.
Permohonan maaf itu disampaikan Fenny melalui akun Instagram pribadinya, @fennyaprdwt, pada Jumat (13/3/2026).
Ia meminta maaf atas kegaduhan yang muncul setelah beredarnya video dan foto acara tersebut di berbagai platform media sosial.
“Secara pribadi dan kedinasan kami mohon maaf yang setulus-tulusnya atas kejadian yang viral atau berita yang viral kemarin,” ujar Fenny dalam unggahan tersebut.
Ia menjelaskan bahwa kegiatan yang digelar pada Jumat (6/3/2026) di Mahabarata Palace Graha Unesa itu sejatinya merupakan rapat koordinasi yang dirangkaikan dengan buka puasa bersama.
Acara tersebut dihadiri para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga jajaran camat di lingkungan Pemkab Sidoarjo.
Fenny juga menegaskan bahwa seluruh biaya kegiatan tidak menggunakan anggaran pemerintah daerah.
“Semua biaya yang dipergunakan tidak berasal dari APBD,” katanya.
Selain itu, ia menyebut busana yang dikenakannya dalam acara tersebut merupakan produk pelaku usaha kecil menengah (UKM) asal Sidoarjo sebagai bentuk dukungan terhadap produk lokal.
Meski demikian, penjelasan tersebut belum sepenuhnya meredam kritik publik. Video dan foto acara yang menampilkan konsep dekorasi bertema Bollywood dengan nuansa mewah memicu perdebatan di media sosial.
Sejumlah warga menilai konsep acara tersebut terkesan berlebihan, terutama di tengah berbagai persoalan infrastruktur yang masih dihadapi masyarakat.
Beberapa warganet bahkan menyoroti kondisi jalan rusak di sejumlah wilayah Sidoarjo yang dinilai lebih mendesak untuk diperbaiki dibandingkan menggelar kegiatan dengan konsep tematik yang dianggap glamor.
Kritik tersebut membuat acara buka puasa yang semula dimaksudkan sebagai agenda internal pemerintah daerah justru berubah menjadi sorotan publik dan memicu perdebatan mengenai sensitivitas pejabat terhadap kondisi masyarakat.
Editor : Setiadi