x lingkaran.net skyscraper
x lingkaran.net skyscraper

BGN Bentuk Satgas, SPPG Tak Standar Bakal Ditutup Demi Keamanan Pangan

Avatar Redaksi

Umum

Lingkaran.net - Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas program Makan Bergizi Gratis (MBG), menyusul arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. 

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyatakan bahwa satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang belum memenuhi standar akan ditutup sementara hingga dilakukan perbaikan menyeluruh. 

“Pesan khusus Presiden pada Hari Raya Idulfitri adalah agar kualitas penyelenggaraan dan layanan SPPG terus ditingkatkan. SPPG yang kurang memadai akan ditutup sementara dan segera diperbaiki,” ujar Dadan dalam keterangan resmi, Senin (23/3/2026). 

Sebagai langkah konkret, BGN membentuk satuan tugas khusus untuk memantau proses sertifikasi di seluruh SPPG. Pada tahap awal, pengawasan difokuskan pada tiga sertifikasi utama, yakni sertifikat laik higiene dan sanitasi (SLHS), sertifikat halal, serta standar keamanan pangan hazard analysis critical control point (HACCP). 

Ketiga sertifikasi tersebut dinilai menjadi fondasi utama dalam menjamin keamanan, kebersihan, serta kualitas makanan yang disajikan kepada masyarakat, khususnya dalam program MBG. 

Dadan menambahkan, setelah standar dasar terpenuhi, BGN akan memperluas pengawasan ke aspek kualitas sumber daya manusia di SPPG, termasuk tenaga koki, penjamah makanan, hingga analis lingkungan. 

Menurutnya, kelengkapan sertifikasi akan menjadi acuan dalam penentuan klasifikasi atau gradasi SPPG, sehingga tercipta standar mutu yang terukur sekaligus mendorong peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan. 

Sementara itu, sambil menunggu pembentukan lembaga akreditasi nasional, BGN akan membentuk tim klasifikasi internal untuk melakukan penilaian awal terhadap SPPG di berbagai daerah. 

“Tim ini bertugas mempersiapkan sistem akreditasi yang lebih terstruktur dan terintegrasi ke depan,” jelas Dadan. 

Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memastikan program pemenuhan gizi berjalan optimal, aman, serta memenuhi standar nasional maupun internasional.

Artikel Terbaru
Kamis, 02 Apr 2026 15:28 WIB | Politik & Pemerintahan

Dalami Urgensi Proyek Farmasi Rp22,9 Miliar, Komisi E Panggil Dinkes Jatim

Lingkaran.net - Komisi E DPRD Jawa Timur akan panggil Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jawa Timur untuk meminta penjelasan terkait urgensi proyek ...
Rabu, 01 Apr 2026 19:05 WIB | Politik & Pemerintahan

Kebijakan WFH Dapat Dukungan Dari DPRD Surabaya

Wakil Ketua DPC Gerindra Surabaya ini juga  menegaskan pentingnya sistem monitoring yang kuat dari setiap perangkat daerah dalam pelaksanaan WFH. ...
Rabu, 01 Apr 2026 18:09 WIB | Umum

Hari Pertama WFH, BPBD Jatim Terjunkan Tim Opsar Korban Tenggelam di Bangkalan

Lingkaran.net - Di saat para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jatim mengikuti penerapan Work From Home (WFH), pada Rabu (1/4/2026), Tim BPBD ...