Lingkaran.net - Fraksi PPP-PSI DPRD Jawa Timur menyampaikan pemandangan umum terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna, Kamis (9/4/2026).
Juru bicara Fraksi PPP-PSI, Zeiniye, menegaskan bahwa LKPj merupakan implementasi dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025 yang mengusung tema peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan.
Menurutnya, arah kebijakan tersebut telah mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari pengentasan kemiskinan, perluasan lapangan kerja, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, hingga penguatan ekonomi kerakyatan berbasis UMKM.
“Fraksi PPP-PSI memberikan apresiasi atas capaian yang telah diraih Pemerintah Provinsi Jawa Timur, khususnya dalam menjaga pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan,” ujar Zeiniye.
Kinerja Keuangan Dinilai Impresif
PPP-PSI menilai kinerja keuangan daerah tahun 2025 menunjukkan hasil yang membanggakan. Realisasi pendapatan daerah tercatat mencapai Rp29,88 triliun atau 104,65 persen dari target, sementara belanja daerah terealisasi sebesar Rp31,20 triliun atau 93,82 persen.
Capaian tersebut dinilai sebagai hasil sinergi antara eksekutif dan legislatif, serta dukungan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Forkopimda, pemerintah kabupaten/kota, hingga masyarakat.
“Ini merupakan wujud tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis prinsip good governance,” tegasnya.
Tetap Ada Catatan Kritis
Meski memberikan apresiasi, PPP-PSI juga menyoroti sejumlah persoalan strategis yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Beberapa isu krusial yang disorot antara lain ketimpangan ekonomi, tren deindustrialisasi, serta tingginya harga beras yang dinilai mempengaruhi daya beli masyarakat.
Selain itu, PPP-PSI mempertanyakan strategi Pemprov Jatim dalam menjaga pertumbuhan ekonomi sebesar 5,33 persen agar tetap berkelanjutan di tengah tantangan geopolitik global.
Investasi dan Kemiskinan Jadi Sorotan
Dari sisi investasi, PPP-PSI mencatat realisasi investasi tahun 2025 mencapai Rp147,7 triliun. Meski melampaui target, angka tersebut dinilai masih stagnan.
Fraksi PPP-PSI mendorong pemerintah untuk merumuskan langkah konkret agar investasi tidak hanya meningkat secara angka, tetapi juga berdampak langsung pada penciptaan lapangan kerja.
Di sisi lain, penurunan angka kemiskinan menjadi 9,3 persen juga mendapat perhatian. PPP-PSI menilai penurunan tersebut perlu diiringi strategi jangka panjang yang menyasar akar persoalan, seperti akses pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja.
Ketimpangan dan IPM
Fraksi PPP-PSI turut mengapresiasi capaian rasio gini yang berada di angka 0,359—terendah dalam enam tahun terakhir. Namun, mereka meminta penjelasan terkait parameter yang digunakan dalam pengukuran tersebut.
Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur yang mencapai 76,13 dinilai menunjukkan kinerja positif. Meski demikian, PPP-PSI menekankan pentingnya peningkatan kualitas pendidikan dan pemerataan akses layanan, khususnya di wilayah pedesaan.
Lingkungan dan SDM Jadi Tantangan
Isu lingkungan juga menjadi perhatian serius. PPP-PSI menyoroti tidak tercapainya target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang hanya berada di angka 73,43.
“Kondisi ini berpotensi berdampak pada kualitas udara, air, hingga kesehatan masyarakat,” kata Zeiniye.
Selain itu, tantangan lain yang diungkap meliputi rendahnya kualitas SDM, tingginya mismatch tenaga kerja, hingga belum optimalnya penanganan penyakit seperti tuberkulosis (TBC).
Dorong Transparansi dan Efektivitas Anggaran
Dalam aspek fiskal, PPP-PSI mengapresiasi kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai 61,71 persen. Namun, mereka mendorong pemerintah untuk terus meningkatkan kemandirian fiskal dan mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat.
Fraksi PPP-PSI juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas belanja daerah, termasuk prioritas penggunaan anggaran dan dampaknya terhadap pembangunan.
“Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran harus terus diperkuat agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Harapan untuk Perbaikan
Menutup pandangannya, Fraksi PPP-PSI berharap LKPj 2025 tidak hanya menjadi laporan administratif, tetapi juga menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja pemerintah daerah ke depan.
“Kami berharap jawaban dan penjelasan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif terkait capaian dan rencana pembangunan ke depan,” pungkas Zeiniye.
Editor : Setiadi