x lingkaran.net skyscraper
x lingkaran.net skyscraper

WFH Rabu di DPRD Jatim Hemat Energi hingga 20 Persen, Ini Dampak dan Evaluasinya

Avatar Alkalifi Abiyu

Politik & Pemerintahan

Lingkaran.net - Kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Rabu yang diterapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur kini naik level. Bukan lagi sekadar pengaturan kerja fleksibel, aturan ini menjelma menjadi strategi serius berbasis efisiensi energi yang mulai menunjukkan hasil nyata. 

Sejak diberlakukan pada 1 April 2026 melalui Surat Edaran Gubernur Nomor 800/1141/204/2026, kebijakan ini dirancang tak hanya menjaga produktivitas aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga menekan konsumsi energi secara terukur. 

Sekretaris DPRD Jatim, Mohammad Ali Kuncoro, memastikan bahwa WFH tidak menjadi celah bagi ASN untuk “menghilang”. Sistem pengawasan dibuat ketat, mulai dari laporan berkala hingga pelacakan live location sebagai bentuk akuntabilitas kinerja. 

“Kami wajib memberikan laporan mingguan dan bulanan. Semua akan dikompilasi oleh BKD untuk mengukur efektivitas dan efisiensinya,” tegas Ali, Kamis (23/4/2026). 

Menurutnya, transparansi menjadi kunci utama. Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk Sekretariat DPRD Jatim, diwajibkan melaporkan penggunaan energi secara detail mulai dari listrik, air, hingga bahan bakar. 

“Semua penggunaan energi kami laporkan. Dari situ bisa terlihat dampak nyata kebijakan ini,” ujarnya. 

Hasilnya mulai terasa. Dengan memangkas aktivitas kantor satu hari dalam sepekan, beban konsumsi energi disebut turun cukup signifikan. 

“Ada penurunan, terutama listrik, air, dan bahan bakar. Estimasinya bisa mencapai 15 hingga 20 persen,” ungkap Ali. 

Menariknya, pemilihan hari Rabu bukan tanpa alasan. Pemprov Jatim sengaja menghindari efek long weekend agar ritme kerja tetap stabil dan pelayanan publik tidak terganggu. 

Kebijakan ini sekaligus menjadi sinyal bahwa birokrasi di Jawa Timur mulai beradaptasi dengan tuntutan zaman, menggabungkan produktivitas kerja dengan kesadaran efisiensi energi. 

Saat ini, seluruh data dari berbagai OPD tengah dikumpulkan oleh BKD untuk dievaluasi. Jika hasilnya konsisten, bukan tak mungkin WFH tematik ini akan menjadi model kebijakan berkelanjutan di masa depan.

Artikel Terbaru
Selasa, 20 Okt 2026 18:37 WIB | Politik & Pemerintahan

Rasiyo DPRD Jatim Minta Dinas Pendidikan Sisir Ijazah yang Belum Diserahkan ke Lulusan

Lingkaran.net - Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Rasiyo, mendukung sikap tegas Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak yang melarang sekolah menahan ...
Selasa, 20 Okt 2026 14:53 WIB | Politik & Pemerintahan

Darmawan Sutanto Tancap Gas, Gerindra Incar Takhta Bupati Ngawi

Lingkaran.net - Partai Gerindra mulai mengincar kekuasaan di Kabupaten Ngawi pada Pemilu 2029. Tak hanya membidik kemenangan legislatif, partai besutan ...
Selasa, 20 Okt 2026 10:50 WIB | Umum

Polri Bongkar Dugaan Keterlibatan Asing dalam Karhutla, 98 Kasus Korporasi Naik Penyidikan

Lingkaran.net - Polri mengusut 98 kasus korporasi terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia, dengan dugaan keterlibatan pihak asing. Kapolri ...