Lingkaran.net - Pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum (PPDU) Peterongan, Jombang, KH Zainul Ibad Wijaya As’ad atau yang akrab disapa Gus Ulib, melontarkan kritik tajam terkait dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai semakin menekan kehidupan masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Gus Ulib juga mempertanyakan peran Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang menurutnya tidak lagi sekuat dulu dalam menyuarakan kepentingan rakyat.
Menurutnya, situasi ekonomi yang semakin berat menuntut kehadiran semua elemen bangsa, termasuk ulama dan organisasi kemasyarakatan, untuk berada di garis depan mendampingi masyarakat yang terdampak.
“Dalam kondisi krisis seperti ini, masyarakat harus dibimbing dan dilindungi. Ketika ada kesan perhatian terhadap rakyat mulai berkurang, maka para kiai, ulama, dan tokoh masyarakat harus hadir memberikan pendampingan dan solusi,” ujar Gus Ulib saat dikonfirmasi, Minggu (14/6/2026).
Ia secara khusus menyoroti peran PBNU yang dinilainya tidak lagi sekeras dulu dalam menyikapi persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Lagi-lagi kami tidak melihat peran PBNU. Dulu di era Gus Dur, NU selalu tegas dalam bersikap dan berada di barisan terdepan membela rakyat. Sekarang yang terlihat justru para elit sibuk dengan konflik internal yang berkepanjangan,” tegasnya.
Gus Ulib menilai kenaikan harga BBM bukan sekadar persoalan energi, melainkan kebijakan yang memiliki efek domino terhadap berbagai sektor kehidupan masyarakat. Mulai dari biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan pokok yang pada akhirnya membebani rakyat kecil.
“Kenaikan BBM selalu berdampak berantai. Ketika biaya transportasi dan distribusi naik, harga kebutuhan pokok ikut terdorong naik. Yang paling merasakan adalah masyarakat kecil karena sebagian besar penghasilannya habis untuk kebutuhan sehari-hari,” katanya.
Menurutnya, kelompok berpenghasilan rendah menjadi pihak paling rentan menghadapi tekanan ekonomi akibat kenaikan biaya hidup. Karena itu, pemerintah harus memastikan setiap kebijakan yang diambil tetap mempertimbangkan kondisi sosial dan daya beli masyarakat.
Ia juga mengingatkan bahwa keberpihakan kepada rakyat tidak cukup diwujudkan melalui pernyataan, melainkan harus terlihat dalam kebijakan dan langkah nyata di lapangan.
“Rakyat tidak hanya membutuhkan bantuan materi. Mereka juga membutuhkan ketenangan, pendampingan, dan harapan. Di sinilah peran ulama, tokoh masyarakat, dan organisasi sosial menjadi sangat penting,” ujarnya.
Gus Ulib berharap pemerintah mampu merumuskan kebijakan energi yang tidak hanya menjaga stabilitas fiskal negara, tetapi juga melindungi masyarakat dari tekanan ekonomi yang semakin berat.
“Jangan sampai rakyat terus menjadi pihak yang menanggung beban paling besar dari setiap kebijakan. Kesejahteraan masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama,” pungkasnya.
Editor : Setiadi