Lingkaran.net - DPD Partai Demokrat Jawa Timur memastikan seluruh kewajiban administrasi terkait bantuan keuangan partai politik (banpol) tahun 2026 telah diselesaikan.
Dengan laporan pertanggungjawaban (SPJ) tahun sebelumnya yang sudah rampung, partai berlambang mercy itu kini tinggal menunggu pencairan dana banpol tahun 2026 senilai Rp14,04 miliar dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur.
Bendahara DPD Partai Demokrat Jawa Timur, dr. Agung Mulyono, mengatakan pihaknya sudah mengajukan pencairan dana banpol dan menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran tahun sebelumnya.
"Kalau soal banpol, semua partai masih menunggu pencairan. Kapan cairnya? Mungkin Juni atau Juli. Ini saya belum cek lagi secara detail. Yang jelas Demokrat sudah mengajukan dan SPJ juga sudah selesai," ujar Agung saat ditemui di kantor DPD Partai Demokrat Jatim, Jumat (19/6/2026).
Pernyataan tersebut sekaligus menepis dugaan bahwa keterlambatan pencairan banpol disebabkan karena seluruh partai politik belum merampungkan laporan penggunaan dana tahun sebelumnya.
Demokrat mengaku telah memenuhi kewajiban administrasi sehingga kini tinggal menunggu proses verifikasi dan pencairan dari pemerintah daerah.
Berdasarkan data alokasi bantuan keuangan partai politik tahun 2026, Demokrat menjadi partai penerima terbesar kelima dengan total anggaran mencapai Rp14.042.647.500.
Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jawa Timur, Mohammad Yasin, menegaskan bahwa dari sisi anggaran tidak ada kendala yang menghambat pencairan banpol.
Menurutnya, dana telah tersedia dan siap direalisasikan sepanjang seluruh persyaratan pencairan dipenuhi sesuai ketentuan.
"Prinsip BPKAD, sepanjang sudah ada dalam DPA dan ditetapkan melalui perda serta pergub, maka bisa direalisasikan sesuai persyaratan pencairan. Sampai hari ini tidak ada belanja yang ditunda pencairannya," kata Yasin.
Ia menjelaskan, proses verifikasi hibah partai politik menjadi kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jawa Timur yang memiliki standar operasional tersendiri dalam melakukan pemeriksaan administrasi.
Meski anggaran sudah tersedia, hingga kini belum ada satu pun dari 10 partai politik penerima banpol yang tercatat menerima pencairan dana secara resmi.
Kondisi tersebut memunculkan dugaan adanya kehati-hatian dalam proses verifikasi, termasuk sinkronisasi hasil audit penggunaan dana tahun sebelumnya.
Pemprov Jawa Timur sendiri memastikan kondisi fiskal daerah masih aman. Bahkan realisasi belanja daerah hingga pertengahan tahun masih berada di kisaran 14 persen, jauh di bawah ambang batas pengamanan fiskal.
Adapun total alokasi banpol Jawa Timur tahun 2026 mencapai sekitar Rp165 miliar yang dibagikan kepada 10 partai politik peraih kursi DPRD Jatim, dengan PKB menjadi penerima terbesar sebesar Rp33,87 miliar, disusul PDI Perjuangan Rp28,01 miliar, Gerindra Rp26,91 miliar, Golkar Rp17,36 miliar, dan Demokrat Rp14,04 miliar.
Dengan SPJ yang telah tuntas dan pengajuan yang sudah masuk, Demokrat kini berharap proses pencairan banpol dapat segera dilakukan agar program pendidikan politik dan kegiatan kaderisasi partai di Jawa Timur dapat berjalan sesuai rencana.
Editor : Setiadi