Jember, Lingkaran.net Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember tengah menghitung efisiensi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025, sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Meski harus melakukan penghematan, Bupati Jember Muhammad Fawait menegaskan bahwa program kerakyatan tidak akan terpengaruh.
"Tugas pertama kami adalah memastikan pembangunan di Jember tetap berjalan dengan baik, termasuk melakukan penyesuaian efisiensi anggaran sesuai arahan pemerintah pusat," ujar Gus Fawait, Selasa (4/3/2025).
Ia menegaskan, efisiensi ini bukan berarti memangkas program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Pemkab Jember akan memangkas belanja seremonial, perjalanan dinas, dan anggaran lain yang dinilai kurang berdampak bagi rakyat.
"Jangan dianggap efisiensi ini menghambat pembangunan dan program untuk masyarakat. Yang kami efisiensikan adalah hal-hal yang tidak menyentuh kepentingan rakyat secara langsung," imbuhnya.
Program Kesehatan Gratis untuk Warga Jember
Salah satu fokus utama Gus Fawait adalah sektor kesehatan. Ia tengah menyusun skema layanan kesehatan gratis bagi warga Jember, bahkan dengan akses berobat di seluruh Indonesia."Kita sedang siapkan skema layanan kesehatan gratis. Masyarakat yang memiliki KTP Jember nantinya bisa berobat di seluruh Indonesia. Saat ini masih kita susun dan hitung kebutuhan anggarannya," jelasnya.
Selain kesehatan, program pendidikan dan pembangunan infrastruktur prioritas juga tidak akan mengalami pemangkasan. Gus Fawait bahkan berencana menambah anggaran untuk program-program yang dianggap vital bagi percepatan pembangunan di Jember.
"Kami sedang memilah anggaran yang perlu diefisiensikan, tetapi yang pasti, program prioritas akan tetap kami dahulukan," tegasnya.
Tantangan Ruang Fiskal di APBD 2025
Meskipun memiliki banyak rencana besar, Gus Fawait mengakui bahwa ruang fiskal APBD 2025 masih terbatas karena penyusunannya dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya."Untuk saat ini, APBD 2025 ini masih disusun oleh pemerintahan sebelumnya. Jadi, kami hanya memiliki ruang fiskal yang sedikit di P-APBD 2025 nanti," tambahnya.
Di sisi lain, Ketua DPRD Jember Ahmad Halim memastikan bahwa legislatif akan mengawasi agar efisiensi anggaran tidak merugikan masyarakat.
"Kami memastikan dan mengawasi agar program kemasyarakatan tetap ada dan tidak dipangkas. Sesuai aturan dari Kementerian Keuangan, item yang bisa dipangkas sudah jelas," ujar Ahmad Halim. Alkalifi Abiyu
Editor : Redaksi