Surabaya, Lingkaran.net— Serikat buruh dari berbagai wilayah di Jawa Timur memperingati May Day dengan menggelar aksi di Kantor Gubernur Jawa Timur, Jalan Pahlawan, Surabaya pada Kamis (1/5/2025) besok.
Ketua DPD Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan-Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (FSP Farkes-KSPI) Jatim, Soelaji, mengatakan masa aksi yang akan hadir diperkirakan mencapai 15 ribu orang.
Dalam aksi besar-besaran itu, mereka akan menyampaikan sejumlah tuntutan soal isu sosial ketenagakerjaan.
“Banyak tuntutan yang akan kami sampaikan. Salah satu yang penting yaitu tentang keputusan MK tentang ketenagakerjaan harus ditindak lanjuti oleh pemerintah pusat,” jelas Soelaji kepada Lingkaran.net, Rabu (29/4/2025).
Sedangkan, isu penahanan ijazah dan diskriminasi hak pekerja yang sempat ramai bergulir nampaknya tidak akan menjadi poin tuntutan dalam aksi tersebut.
Organisasi buruh tersebut lebih memilih mengangkat dan mengawal isu yang tidak populis namun tetap bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para kaum pekerja.
“Sepertinya, (penahanan ijazah, Red) tidak menjadi agenda,” lanjut dia.
Dia menjelaskan, aksi peringatan Hari Buruh akan digelar sekitar sore hari. Para buruh dari berbagai kota/kabupaten terlebih dahulu berkumpul di perbatasan Surabaya untuk melakukan long march ke tengah kota.
“Kalau masalah waktu menyesuaikan masa aksi. Biasanya kumpul di sebelah Cito pukul 13.00 WIB, kemudian baru bergerak menuju dalam Kota Surabaya,” bebernya.
Soelaji menuturkan bahwa salah satu kalangan buruh yang hadir dalam jumlah besar berasal dari Sidoarjo. Ada beberapa titik kumpul sebelum masa aksi berangkat ke Kantor Gubernur Jatim.
Para buruh di Kota Udang, akan berangkat dari tiga titik kumpul. Yaitu dari Alun-Alun Sidoarjo, Puri Surya Gedangan, dan Pasar Puspa Agro Taman.
Pengurus organisasi pekerja itu berharap, aksi tersebut menjadi wadah penyampaian aspirasi kalangan buruh. Sehingga, di momen May Day ini, isu ketenagakerjaan menjadi atensi khusus pemerintah provinsi yang disampaikan kepada pemerintah pusat di Jakarta.
“Harapanya, semua aspirasi dari kalangan buruh di Jatim bisa di sampaikan ke pemerintah pusat,” pungkasnya.
Tututan KSPI Jatim di Peringatan May Day 2025:
1. Perlindungan Pekerja dari PHK Massal: KSPI menuntut pemerintah memperkuat pengawasan terhadap perusahaan yang melakukan PHK sepihak dan pembentukan satgas PHK untuk memberikan pendampingan hukum dan pelatihan ulang bagi buruh yang terkena pemutusan kerja.
2. Penghapusan Pajak Kendaraan Bermotor: KSPI mendorong Pemprov Jatim mengikuti kebijakan pemutihan pajak kendaraan seperti di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten untuk meringankan beban ekonomi pekerja.
3. Afirmasi Pendidikan Anak Buruh: KSPI menuntut kuota khusus bagi anak buruh dalam PPDB 2025 dengan persyaratan yang lebih mudah diakses dan meminta Dispendik Jatim memastikan transparansi dalam seleksi peserta didik dari keluarga pekerja.
4. Pengawasan Ketenagakerjaan yang Lebih Ketat: KSPI mendesak inspeksi rutin terhadap perusahaan yang kerap melanggar hak buruh, termasuk upah minimum dan pembayaran THR.
5. Dampak Kebijakan Global terhadap Pekerja Jatim: KSPI Jatim menilai perang tarif Trump dan ketegangan geopolitik global turut memicu ketidakstabilan industri, terutama di sektor ekspor seperti tekstil dan elektronik. (Rifqi Mubarok)
Editor : Redaksi