x lingkaran.net skyscraper
x lingkaran.net skyscraper

PKS Soroti Kredit Fiktif Bank Jatim Rp569 Miliar di Tengah WTP Pemprov Jatim

Avatar Redaksi

Umum

Surabaya, Lingkaran.net Capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2024 memang layak diapresiasi.

Namun, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jatim menegaskan bahwa pujian tersebut tak boleh membuat Pemprov lengah.

Dalam rapat paripurna DPRD Jatim yang membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024, Rabu (14/5/2025), Fraksi PKS melontarkan catatan kritis yang menyita perhatian yakni dugaan kasus kredit fiktif di Bank Jatim Cabang Jakarta senilai Rp 569,4 miliar.

“WTP ini memang indikator positif secara administratif, tapi tidak serta-merta mencerminkan bebasnya pengelolaan keuangan dari potensi penyimpangan,” tegas juru bicara Fraksi PKS, Agus Cahyono.

Ia menyebutkan bahwa dana ratusan miliar rupiah tersebut seharusnya disalurkan untuk mendukung proyek melalui kredit modal kerja. Namun ironisnya, proyek yang dimaksud ternyata fiktif alias tidak pernah ada.

“Capaian WTP akan menjadi kurang bermakna apabila masih ditemukan tindakan moral hazard seperti kasus kredit fiktif yang terjadi di Bank Jatim Cabang Jakarta,” ujarnya.

Lebih lanjut, Fraksi PKS mendorong evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola keuangan, bukan hanya di lingkup organisasi perangkat daerah (OPD), tetapi juga badan usaha milik daerah (BUMD) seperti Bank Jatim.

Tak hanya itu, Fraksi PKS juga menyoroti lonjakan saldo akhir kas dan surplus APBD 2024 yang dinilai berpotensi menimbulkan idle cash. Hal tersebut dikhawatirkan menurunkan kepercayaan publik terhadap efektivitas pengelolaan anggaran.

“Mestinya surplus ini bisa dimaksimalkan untuk sektor produktif seperti pendidikan, kesehatan, dan revitalisasi pertanian,” imbuhnya.

Di akhir pandangan umum fraksi, PKS meminta Pemprov Jatim menjawab berbagai catatan tersebut dengan jelas, transparan, dan akuntabel.

“Semoga laporan ini menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola keuangan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur,” pungkasnya. Alkalifi Abiyu

Artikel Terbaru
Kamis, 25 Des 2025 22:32 WIB | Umum

Presiden PKS: Kader PKS Itu Ujung Tombok dalam Setiap Bencana

Lingkaran.net - Presiden PKS Al Muzzammil Yusuf menegaskan bahwa kader PKS merupakan kekuatan utama dalam kerja-kerja kemanusiaan. Dalam setiap bencana, kader ...
Kamis, 25 Des 2025 09:20 WIB | Umum

Lengkap UMK Jatim 2026: Surabaya Tertinggi, Ini Daftar Gaji 38 Daerah

Lingkaran.net - Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) resmi menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2026 untuk 38 kabupaten/kota di seluruh ...
Rabu, 24 Des 2025 19:28 WIB | Umum

Pemprov Jatim Imbau Kepala Daerah Tak Gelar Pesta Tahun Baru 2026, Ini Alasannya

Lingkaran.net - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur memilih menyambut Tahun Baru 2026 tanpa perayaan besar. Pemprov Jatim bahkan mengimbau seluruh bupati ...