x lingkaran.net skyscraper
x lingkaran.net skyscraper

Pilkada Mahal, Wacana Pemilihan Lewat DPRD Menguat Lagi

Avatar Redaksi

Politik & Pemerintahan

Surabaya, Lingkaran.net Isu efisiensi anggaran kini kembali menggiring perbincangan hangat ke ranah politik. Terbaru, wacana mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD kembali mencuat.

Tak sedikit pihak yang mulai mendukung langkah ini, termasuk dari kalangan legislatif daerah.

“Saya setuju dan mendukung penuh jika pilgub dan pilkada digelar di DPRD,” tegas Sumarjono, anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Kamis (15/5/2025).

Politisi Partai Gerindra asal Dapil Pasuruan-Probolinggo ini menyebut, beban anggaran yang dikeluarkan dalam Pilgub Jatim 2024 sangat besar, mencapai Rp845 miliar.

Menurutnya, jumlah itu cukup menguras kas daerah yang seharusnya bisa dialihkan untuk sektor pelayanan publik lainnya.

“Dengan digelar di DPRD, tentu akan jauh lebih efisien secara anggaran. Tapi tetap, mekanismenya harus dibuat agar tidak menghilangkan nilai-nilai demokrasi,” ujarnya.

Sumarjono tak menampik bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD berisiko menurunkan partisipasi masyarakat secara langsung dalam proses demokrasi.

Namun, ia optimistis hal itu bisa ditekan dengan regulasi yang kuat dan transparan.

“Yang penting, semangatnya adalah efisiensi dan efektivitas. Konflik horizontal juga bisa ditekan karena kontestasi tidak melibatkan massa secara luas,” tambahnya.

Wacana ini pertama kali dilontarkan oleh Ketua Umum Partai Golkar dan mendapat respons positif dari Presiden RI Prabowo Subianto.

Dalam usulannya, sistem pemilihan kepala daerah lewat DPRD dinilai bisa memangkas biaya politik yang selama ini sangat tinggi serta mendorong stabilitas pemerintahan di daerah.

Meski demikian, wacana ini menuai pro dan kontra di berbagai kalangan. Pendukungnya menilai langkah ini sebagai jawaban atas pemborosan anggaran dan maraknya konflik politik lokal.

Sebaliknya, penolaknya menganggap ini sebagai kemunduran demokrasi karena mencabut hak rakyat untuk memilih langsung pemimpinnya.

Kini, publik menanti apakah wacana ini hanya akan menjadi perbincangan musiman atau benar-benar diakomodasi dalam revisi regulasi pemilihan kepala daerah mendatang. Alkalifi Abiyu

Artikel Terbaru
Kamis, 02 Apr 2026 19:07 WIB | Politik & Pemerintahan

Eri Cahyadi Rombak 78 Pejabat Pemkot Surabaya 

Lingkaran.net - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melakukan perombakan birokrasi dengan melantik 78 pejabat di lingkungan pemkot, Kamis (2/4/2026). Langkah ...
Kamis, 02 Apr 2026 18:22 WIB | Politik & Pemerintahan

DPRD Surabaya Dukung Langkah Rotasi Pejabat Pemkot

Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, menilai rotasi 78 pejabat di lingkungan Pemkot Surabaya sebagai langkah penyegaran organisasi. ...
Rabu, 01 Apr 2026 19:05 WIB | Politik & Pemerintahan

Kebijakan WFH Dapat Dukungan Dari DPRD Surabaya

Wakil Ketua DPC Gerindra Surabaya ini juga  menegaskan pentingnya sistem monitoring yang kuat dari setiap perangkat daerah dalam pelaksanaan WFH. ...