Surabaya, Lingkaran.net Program andalan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Milenial Job Center (MJC), yang digadang-gadang mampu menjawab tantangan ketenagakerjaan generasi muda, terus mendapat sorotan tajam.
Di tengah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terus meningkat, program ini justru dinilai tidak efektif, kurang transparan, dan minim peminat.
Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Suwandy Firdaus, menyebut bahwa MJC sejatinya dibentuk untuk membantu para pencari kerja mendapatkan informasi lowongan dari berbagai sektor, baik industri padat karya maupun non padat karya. Namun, kenyataannya, program ini belum mampu menjawab kebutuhan riil di lapangan.
“Sasarannya memang sesuai, untuk pencari kerja. Tapi sayangnya, program ini kurang dimanfaatkan dan kurang dipromosikan. Banyak yang belum tahu, dan yang tahu pun belum tentu diterima,” ujar Suwandy, Senin (19/5/2025).
Kritik terhadap MJC tak hanya datang dari legislatif. Ketua BPJS Watch Jawa Timur, Arief Supriyono, menyampaikan keprihatinannya atas melonjaknya angka PHK yang belum diimbangi solusi nyata dari pemerintah. Ia menyebut bahwa MJC masih jauh dari kata efektif.
“Saya coba akses situs mjc.jatimprov.id, tapi realitanya masih banyak anak muda yang tidak terserap. Ini belum menyentuh kebutuhan mendesak korban PHK. MJC bagus secara ide, tapi eksekusinya belum tajam,” tegas Arief.
Menurut data BPJS Ketenagakerjaan, sepanjang 1 Januari hingga 10 Maret 2025, terdapat 73.992 pekerja yang terkena PHK di Jatim.
Dampaknya terlihat dari membengkaknya klaim Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Per 12 Mei, tercatat 134.778 klaim JHT senilai lebih dari Rp1,9 triliun, serta 14.189 klaim JKP.
Sementara berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, sepanjang 2024 lalu 8.394 pekerja di Jawa Timur kehilangan pekerjaan, menjadikan provinsi ini masuk lima besar kasus PHK tertinggi nasional. Dua bulan pertama 2025 pun belum menunjukkan tanda perbaikan, dengan 978 kasus PHK baru tercatat hingga akhir Februari.
Arief menegaskan bahwa program pelatihan dan penyaluran kerja seperti MJC tidak boleh hanya berhenti sebagai pajangan digital.
“Kita butuh pelatihan yang relevan dengan industri, bukan sekadar portal yang keren secara tampilan. Pekerja butuh solusi nyata, bukan janji,” tutupnya. Alkalifi Abiyu
Editor : Redaksi