Surabaya, Lingkaran.net Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur mencatat lonjakan jumlah desa rawan bencana pada tahun 2025.
Berdasarkan data terbaru, jumlah desa dengan risiko bencana di Jatim naik signifikan dari 2.742 desa menjadi 5.254 desa.
Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Jatim, Gatot Soebroto, menjelaskan bahwa kenaikan jumlah desa rawan bencana ini disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari perubahan iklim, alih fungsi lahan, hingga meningkatnya intensitas bencana di sejumlah wilayah.
"Update data ini hasil koordinasi dengan Kalaksa di kabupaten dan kota. Banyak desa yang sebelumnya tidak masuk kategori rawan, kini masuk risiko tinggi karena perubahan kondisi lapangan atau sudah mengalami bencana,” ujar Gatot, Rabu (25/6/2025).
Trenggalek Kini Masuk Zona Rawan Longsor
Gatot mencontohkan, beberapa wilayah seperti Trenggalek, yang sebelumnya tidak masuk peta rawan longsor, kini justru menjadi daerah yang sering mengalami bencana tersebut.
Selain itu, lanjut dia, sejumlah daerah yang dulu tidak pernah mengalami banjir, kini mulai terdampak banjir akibat perubahan tata guna lahan dan perubahan lingkungan.
"Contohnya ada daerah yang dulunya tidak pernah banjir, sekarang terdampak. Ini karena kondisi lingkungan sudah berubah. Oleh karena itu, kami lakukan update data agar mitigasi lebih tepat sasaran," tegas Gatot.
Dengan meningkatnya jumlah desa rawan bencana, BPBD Jatim segera memperluas program Desa Tangguh Bencana (Destana). Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi risiko bencana di daerah masing-masing.
"Penyesuaian data ini menjadi dasar kami untuk memperluas cakupan Destana. Masyarakat harus siap menghadapi risiko yang semakin tinggi," tambahnya.
Penyebab Utama Kenaikan Risiko Bencana di Jatim ada beberapa hal yakni perubahan iklim global, alih fungsi lahan, pembangunan yang tidak ramah lingkungan dan meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana
BPBD Jatim pun mengimbau seluruh masyarakat, khususnya yang tinggal di daerah dengan risiko tinggi, untuk selalu waspada dan aktif mengikuti pelatihan kebencanaan yang diselenggarakan pemerintah. (*)
Editor : Setiadi