x lingkaran.net skyscraper
x lingkaran.net skyscraper

Fraksi PDIP DPRD Surabaya Desak Pengawasan Ketat Dugaan Beras Oplosan di Pasar Tradisional

Avatar Trisna Eka Aditya

Politik & Pemerintahan

Lingkaran.net - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surabaya menyoroti serius maraknya dugaan peredaran beras oplosan yang beredar di sejumlah pasar tradisional. 

Ketua Fraksi PDIP, Budi Leksono, menegaskan pihaknya akan segera mengambil langkah konkret untuk memastikan kasus ini ditindaklanjuti secara maksimal.

"Ini tugas bersama. Kita akan berkoordinasi dan menyikapi secara serius. Di sini ada peran dari Dinas Ketahanan Pangan, Perumda Pasar Surya, serta Dinas Perekonomian," ujar Budi Leksono, yang akrab disapa Buleks, kepada awak media, Senin (21/7/2025).

Menurutnya, koordinasi lintas instansi sangat penting agar pengawasan di pasar-pasar tradisional berjalan efektif. Ia juga menyoroti kemungkinan adanya jejaring atau sindikat yang terlibat dalam praktik tersebut.

“Kalau memang ada peredaran beras oplosan, berarti pasti ada jejaring, mungkin sindikat, yang menyuplai. Ini yang harus dimonitor dan ditertibkan. Jangan sampai dimanfaatkan oleh oknum untuk meraup keuntungan secara tidak sah,” katanya.

Sebagai bentuk keseriusan, Fraksi PDIP berencana melakukan inspeksi langsung ke lapangan. Langkah ini merupakan bagian dari evaluasi dan respon terhadap laporan masyarakat yang mulai resah dengan isu beras oplosan.

Buleks pun mendorong masyarakat agar aktif melapor jika menemukan indikasi adanya beras oplosan di lingkungan tempat tinggalnya.

“Kami minta masyarakat tak ragu untuk menyampaikan laporan, baik melalui LPMK, RT/RW, kelurahan, hingga kecamatan. Informasi dari warga sangat penting untuk segera kami tindak lanjuti,” tegasnya.

Terkait usulan pembentukan posko pengaduan di tingkat kelurahan atau kecamatan, Buleks menyatakan dukungannya dan meminta pemerintah setempat lebih proaktif melakukan pemantauan.

"Kalau ini sudah jadi keresahan warga, maka kelurahan sebagai perpanjangan tangan pemerintah harus aktif melakukan pemantauan. Di sana ada pasar-pasar tradisional, toko-toko kelontong yang juga perlu diawasi," ucapnya.

Ia juga membuka ruang kerja sama dengan berbagai komunitas masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang fokus pada isu pengawasan dan perlindungan konsumen.

"Banyak komunitas dan LSM yang punya perhatian terhadap hal ini. Kita terbuka untuk berkolaborasi dalam pengawasan. Tujuannya satu, jangan sampai beras oplosan ini beredar secara luas dan merugikan masyarakat," pungkasnya.

Artikel Terbaru
Kamis, 02 Apr 2026 15:28 WIB | Politik & Pemerintahan

Dalami Urgensi Proyek Farmasi Rp22,9 Miliar, Komisi E Panggil Dinkes Jatim

Lingkaran.net - Komisi E DPRD Jawa Timur akan panggil Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jawa Timur untuk meminta penjelasan terkait urgensi proyek ...
Rabu, 01 Apr 2026 19:05 WIB | Politik & Pemerintahan

Kebijakan WFH Dapat Dukungan Dari DPRD Surabaya

Wakil Ketua DPC Gerindra Surabaya ini juga  menegaskan pentingnya sistem monitoring yang kuat dari setiap perangkat daerah dalam pelaksanaan WFH. ...
Rabu, 01 Apr 2026 18:09 WIB | Umum

Hari Pertama WFH, BPBD Jatim Terjunkan Tim Opsar Korban Tenggelam di Bangkalan

Lingkaran.net - Di saat para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jatim mengikuti penerapan Work From Home (WFH), pada Rabu (1/4/2026), Tim BPBD ...