Presiden memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk membahas langkah strategis memperkuat sektor energi dan hilirisasi. 

Usai pertemuan, Bahlil mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo meminta pemerintah segera mempercepat pengembangan sumber energi alternatif guna mengurangi ketergantungan terhadap energi impor sekaligus memperkuat kemandirian energi nasional. 

"Kami melakukan rapat membicarakan sektor energi dan hilirisasi. Dengan perkembangan geopolitik yang belum selesai, Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif," ujar Bahlil. 

Salah satu program yang menjadi fokus utama pemerintah adalah percepatan konversi penggunaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) ke Compressed Natural Gas (CNG). Langkah tersebut dinilai menjadi strategi penting untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus menekan beban impor energi nasional. 

Selain membahas konversi LPG ke CNG, pemerintah juga tengah melakukan pendataan menyeluruh terhadap sektor pertambangan guna memastikan tata kelola yang lebih baik dan memberikan manfaat maksimal bagi negara. 

"Fokus kita sekarang adalah percepatan peralihan LPG ke CNG, pendataan tambang, serta memastikan kesiapan sektor energi baik dari sisi PLN maupun ketersediaan BBM," kata Bahlil. 

Di tengah kekhawatiran masyarakat terhadap kenaikan harga energi, Bahlil memastikan pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM bersubsidi maupun LPG bersubsidi. 

Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi global yang masih berlangsung. 

"Kami menyampaikan bahwa harga BBM bersubsidi maupun LPG bersubsidi tidak ada perubahan sama sekali. Sementara harga BBM nonsubsidi disesuaikan dengan perkembangan harga pasar," tegasnya. 

Bahlil menambahkan, pemerintah saat ini terus merumuskan berbagai kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat, termasuk memastikan kebutuhan energi tetap terjangkau. 

"Pemerintah sedang menggodok berbagai langkah untuk menjaga daya beli masyarakat. Karena itu BBM subsidi dan LPG subsidi tidak dinaikkan," ujarnya. 

Menanggapi isu kelangkaan batu bara yang sempat mencuat, Bahlil memastikan kondisi pasokan untuk pembangkit listrik nasional masih aman. 

Ia menjelaskan bahwa realisasi penugasan batu bara domestik telah mencapai 170 juta ton. Adapun gangguan yang terjadi di sejumlah wilayah lebih disebabkan oleh persoalan teknis pada beberapa unit pembangkit listrik. 

"Kalau dikatakan batu bara langka itu tidak benar. Penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton. Memang ada beberapa gangguan mesin yang disampaikan PLN dan akan segera kita selesaikan," jelasnya. 

Melalui percepatan hilirisasi, diversifikasi energi, serta penguatan ketahanan energi nasional, pemerintahan Presiden Prabowo berupaya memastikan pasokan energi tetap aman, harga tetap terkendali, dan ekonomi nasional tetap kuat menghadapi tantangan global. 

Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari strategi besar menuju kemandirian energi Indonesia, sehingga tidak mudah terdampak oleh gejolak pasar energi dunia di masa mendatang. 

Dalam sidang yang berlangsung di Aula K.R.T Fadjar Notonagoro FEB Unair itu, Gus Fawait mempertahankan disertasi berjudul "Analisis Peran Belanja Pemerintah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Jawa Timur". 

Menariknya, di balik keberhasilannya menyelesaikan studi doktoral tersebut, Gus Fawait mengaku banyak belajar dari dua pemimpin Jawa Timur, yakni mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo (Pakde Karwo) dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, terutama dalam merumuskan kebijakan pembangunan dan pengentasan kemiskinan. 

"Saya belajar banyak dari Pakde Karwo dan Bu Khofifah. Banyak pengalaman dan kebijakan yang menjadi referensi bagaimana pemerintah daerah harus hadir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Gus Fawait usai sidang promosi doktor. 

Pakde Karwo sendiri turut hadir sebagai penguji dalam sidang tersebut. Sementara berbagai capaian pembangunan yang dijalankan Pemerintah Provinsi Jawa Timur di era Khofifah juga menjadi salah satu referensi penting dalam kajian akademiknya. 

Dalam penelitiannya, Gus Fawait menyoroti bahwa belanja pemerintah tidak cukup hanya disalurkan dalam bentuk bantuan sosial. Menurutnya, anggaran negara harus mampu menciptakan produktivitas dan mendorong masyarakat keluar dari kemiskinan. 

Ia menjelaskan, hasil penelitiannya menunjukkan pentingnya pemetaan masyarakat berdasarkan kelompok usia produktif dan nonproduktif agar intervensi pemerintah lebih tepat sasaran. 

"Mengentaskan kemiskinan harus dimulai dari pemetaan yang tepat. Masyarakat usia produktif harus diberikan pelatihan dan peningkatan keterampilan agar mampu bersaing di dunia kerja. Tetapi kita juga tidak bisa memungkiri bahwa ada kelompok masyarakat yang tetap membutuhkan bantuan sosial," katanya. 

Karena itu, ia menilai kebijakan belanja daerah harus mampu menggabungkan dua pendekatan sekaligus, yakni perlindungan sosial bagi kelompok rentan dan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat usia produktif. 

Menurut Gus Fawait, pelatihan kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga penciptaan lapangan pekerjaan harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan penganggaran pemerintah. 

"Pertumbuhan ekonomi adalah tujuan kita. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia juga tujuan kita. Karena itu instrumen belanja daerah yang dikeluarkan pemerintah harus benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat," tegasnya. 

Dalam disertasinya, Gus Fawait juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan. 

Ia mencontohkan program kehutanan sosial yang dinilai memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila dijalankan secara terintegrasi. 

Selain itu, Gus Fawait menyoroti pentingnya keberanian pemerintah daerah dalam membangun kemandirian fiskal melalui kebijakan anggaran yang efektif dan berpihak kepada rakyat. 

"Menuju kemandirian fiskal, kita harus berani dan tegas dalam menentukan prioritas anggaran. Saya yakin ketika kemiskinan bisa dientaskan, maka berbagai indikator ekonomi lainnya akan ikut membaik," ujarnya. 

Bupati Jember itu meyakini kualitas belanja pemerintah merupakan faktor kunci dalam menentukan keberhasilan pembangunan. Anggaran tidak hanya harus terserap, tetapi juga harus mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan. 

Di akhir penyampaiannya, Gus Fawait menyampaikan apresiasi kepada Pakde Karwo dan Gubernur Khofifah yang dinilainya telah memberikan fondasi kuat bagi pembangunan Jawa Timur. 

"Saya sebagai bagian dari pemerintah daerah berterima kasih kepada Pakde Karwo dan Ibu Khofifah atas berbagai fondasi pembangunan yang telah dibangun. Kami juga tegak lurus mendukung program pemerintah pusat demi kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.

“Hari ini kami membahas aduan warga Kelurahan Sumur Welut terkait proses ruilslag atau tukar guling yang terjadi pada tahun 1994 antara PT Bakti Tamara dengan Pemerintah Kota Surabaya. Warga sebenarnya sudah legowo terhadap proses yang terjadi, tetapi mereka mempertanyakan manfaat yang dirasakan hingga hari ini,” kata Yona usai hearing di Komisi A DPRD Surabaya, Jumat (12/6/2026).

Dalam rapat tersebut terungkap tanah ganjaran seluas sekitar 14 hektare di Sumur Welut ditukar dengan lahan pengganti di Sumberrejo seluas 15,6 hektare. Namun warga keberatan karena lokasi lahan pengganti berada jauh dari Sumur Welut dan memiliki karakteristik berbeda dengan mata pencaharian mayoritas warga yang bergerak di sektor pertanian.

“Tanah pengganti berada cukup jauh dan sebagian besar berupa tambak. Sementara warga Sumur Welut mayoritas bercocok tanam sehingga mereka merasa tidak memperoleh manfaat ekonomi dari tanah pengganti tersebut,” ujar politisi Gerindra yang akrab disapa Cak Yebe ini.

Berdasarkan hasil rapat yang tertuang dalam resume Komisi A DPRD Surabaya, seluruh peserta sepakat tidak mempermasalahkan legalitas proses tukar menukar yang telah dilakukan sesuai ketentuan. Fokus pembahasan diarahkan pada upaya menghadirkan manfaat bagi warga Sumur Welut melalui program pembangunan dan pemanfaatan aset pemerintah yang lebih dekat dengan wilayah mereka.

“Negara harus hadir menyelesaikan persoalan ini. Tidak bisa kemudian persoalan warga dibiarkan begitu saja. Karena itu kami meminta Pemkot mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang selama ini belum terealisasi,” tegas mahasiswa Doktoral Ilmu Hukum Dr. Soetomo (Unitomo) Surabaya ini.

Warga melalui pihak kecamatan mengusulkan sejumlah kebutuhan seperti gedung serbaguna, sentra UMKM, taman bermain anak, sarana olahraga hingga lahan produktif yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Komisi A kemudian meminta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) bersama Kecamatan Lakarsantri melakukan pendataan aset Pemkot di sekitar Sumur Welut dan melaporkannya maksimal 30 hari kerja.

“BPKAD akan mengkaji kemungkinan adanya aset tanah milik Pemkot di Sumur Welut yang dapat dimanfaatkan warga, termasuk tanah pertanian produktif sebagai bentuk kompensasi yang lebih dirasakan manfaatnya,” katanya.

Selain itu, Komisi A juga mendorong PT Bakti Tamara memperkuat sinergi dengan masyarakat melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Menurut dia, pemberdayaan ekonomi dan peluang kerja bagi warga menjadi bagian penting dari solusi jangka panjang.

“Kami mendorong PT Bakti Tamara berkoordinasi dengan kelurahan, LPMK, dan seluruh ketua RW terkait program CSR. Yang diinginkan warga pada dasarnya adalah manfaat ekonomi yang nyata, baik melalui pemberdayaan usaha, lapangan kerja, maupun program sosial lainnya,” pungkasnya. 

Delegasi yang dipimpin Ketua DPRD Kota St. Petersburg, Aleksandr Belskii, diterima langsung Ketua DPRD Jawa Timur, Musyafak Rouf, didampingi Wakil Ketua DPRD Jatim Sri Wahyuni. 

Pertemuan tersebut menjadi momentum penting dalam penjajakan kerja sama antarlembaga legislatif yang diyakini dapat membuka peluang kolaborasi lebih luas di bidang ekonomi, industri maritim, pendidikan, hingga pertukaran budaya. 

Meski terpisah lebih dari 10 ribu kilometer, Jawa Timur dan St. Petersburg dinilai memiliki banyak kesamaan. Jawa Timur dikenal sebagai pusat perdagangan dan industri terbesar di kawasan timur Indonesia, sementara St. Petersburg merupakan kota pelabuhan utama Rusia sekaligus gerbang perdagangan menuju Eropa. 

Kesamaan karakter inilah yang menjadi dasar ketertarikan kedua wilayah untuk membangun hubungan yang lebih erat. 

Ketua DPRD Jawa Timur, Musyafak Rouf, menyambut positif kunjungan tersebut. Menurutnya, komunikasi yang terjalin tidak hanya sebatas hubungan seremonial, tetapi berpotensi melahirkan berbagai kerja sama konkret yang saling menguntungkan. 

"Kami berharap pertemuan ini dapat semakin memperkuat hubungan kelembagaan antara DPRD Kota St. Petersburg dan DPRD Provinsi Jawa Timur, sekaligus membuka peluang kerja sama dan kolaborasi yang saling menguntungkan di masa mendatang," ujar Musyafak. 

Politikus PKB itu mengungkapkan bahwa delegasi Rusia menunjukkan ketertarikan besar terhadap Jawa Timur, termasuk peluang pertukaran budaya dan penguatan hubungan antarmasyarakat. 

"Yang diinginkan oleh tamu kita adalah adanya kerja sama antara DPRD Rusia dengan DPRD Provinsi Jawa Timur, termasuk saling tukar budaya. Surabaya dan St. Petersburg memiliki sejumlah kesamaan sebagai kota penting di wilayahnya masing-masing," katanya. 

Menurut Musyafak, hubungan antarlembaga legislatif perlu terus diperkuat melalui pertukaran pengalaman mengenai fungsi legislasi, pengawasan, serta tata kelola pemerintahan yang baik. 

"Kita sama-sama memiliki kesempatan untuk bertukar pikiran terkait berbagai kerja sama positif, baik dalam bidang legislasi, pengawasan maupun penguatan kelembagaan parlemen," imbuhnya. 

Dalam kesempatan itu, Musyafak juga menjelaskan bahwa regulasi di Indonesia masih membatasi kunjungan luar negeri DPRD secara langsung, kecuali dalam agenda resmi yang melibatkan pemerintah daerah. 

"Hanya saja memang DPRD di Indonesia belum diperbolehkan melakukan kunjungan luar negeri secara mandiri. Kecuali jika ada undangan kepada pihak eksekutif dan DPRD turut dilibatkan," jelasnya. 

Sementara itu, Ketua DPRD Kota St. Petersburg, Aleksandr Belskii, menegaskan bahwa Jawa Timur merupakan salah satu wilayah prioritas dalam pengembangan hubungan Rusia dengan Indonesia. 

"Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu prioritas bagi Kota St. Petersburg. Kerja sama antara Rusia dan Indonesia, khususnya antara St. Petersburg dan Jawa Timur, memiliki potensi yang sangat besar," ujar Belskii. 

Ia mengungkapkan bahwa kedua pihak telah membahas peluang penandatanganan dokumen kerja sama antara Badan Legislatif Kota St. Petersburg dan DPRD Jawa Timur sebagai fondasi hubungan yang lebih konkret dan berkelanjutan. 

"Hari ini kami membahas peluang menjalin kerja sama dan kemungkinan penandatanganan dokumen antara Badan Legislatif Kota St. Petersburg dan DPRD Jawa Timur," katanya. 

Menurut Belskii, salah satu sektor yang memiliki prospek paling menjanjikan adalah industri perkapalan dan maritim, mengingat kedua wilayah sama-sama memiliki kekuatan sebagai daerah pelabuhan dan perdagangan. 

"Kami yakin kerja sama ini memiliki potensi besar, khususnya di bidang perkapalan dan sektor strategis lainnya," ujarnya. 

Ia berharap penjajakan yang dimulai melalui jalur parlemen daerah ini dapat berkembang menjadi kemitraan yang lebih luas, sejalan dengan hubungan strategis yang telah terjalin antara Pemerintah Indonesia dan Federasi Rusia. 

"Harapan kami, ke depan dapat diwujudkan memorandum kerja sama antara Badan Legislatif Kota St. Petersburg dan DPRD Provinsi Jawa Timur sebagai dasar hubungan yang lebih kuat," pungkasnya.

Dalam disertasi berjudul “Analisis Peran Belanja Pemerintah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Jawa Timur”, Gus Fawait mengupas secara mendalam bagaimana kualitas belanja pemerintah dapat menjadi instrumen strategis untuk menekan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Sidang promosi doktor tersebut turut dihadiri para Guru Besar Unair, termasuk mantan Gubernur Jawa Timur, Soekarwo atau Pakde Karwo, yang menjadi salah satu penguji. 

Di hadapan tim penguji, Gus Fawait menegaskan bahwa anggaran pemerintah tidak cukup hanya disalurkan sebagai bantuan sosial semata. Menurutnya, setiap rupiah yang dibelanjakan negara harus mampu menciptakan produktivitas dan mendorong masyarakat keluar dari jerat kemiskinan. 

“Bantuan tidak hanya bersifat kemanusiaan, tetapi juga harus mendorong produktivitas masyarakat. Usia produktif jangan hanya diarahkan pada pekerjaan kasar, tetapi juga pekerjaan yang memiliki nilai tambah dan penghasilan yang lebih baik,” ujarnya. 

Ia menilai skema bantuan sosial dan hibah perlu dikombinasikan dengan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar penerima manfaat memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. 

Menurutnya, pendekatan tersebut akan membuat bantuan pemerintah tidak sekadar bersifat konsumtif, tetapi mampu menjadi jalan bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan. 

Salah satu sektor yang dinilai memiliki potensi besar adalah penyiapan tenaga kerja melalui program Pekerja Migran Indonesia (PMI). Dengan pelatihan yang tepat dan sesuai kebutuhan pasar, masyarakat dapat memperoleh akses pekerjaan yang lebih luas dengan tingkat pendapatan yang lebih baik. 

Selain itu, Gus Fawait juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam menjalankan program-program pemberdayaan masyarakat. 

Ia mencontohkan program kehutanan sosial yang selama ini menjadi salah satu instrumen strategis pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan. 

“Program dari pusat seperti kehutanan sosial harus bisa diselesaikan bersama oleh gubernur dan pemerintah kabupaten. Potensinya sangat besar untuk mengurangi kemiskinan,” katanya. 

Menurut Gus Fawait, apabila program kehutanan sosial dijalankan secara optimal dan tepat sasaran, manfaat ekonominya akan sangat signifikan bagi masyarakat. 

“Kalau satu keluarga mendapatkan akses pengelolaan hingga dua hektare lahan secara tepat, seharusnya program ini bisa menjadi instrumen yang efektif untuk menuntaskan kemiskinan,” ujarnya. 

Meski demikian, ia menegaskan bahwa keberhasilan berbagai program tersebut sangat ditentukan oleh keberpihakan kebijakan anggaran dan komitmen pemerintah dalam menyusun prioritas pembangunan. 

“Yang paling penting adalah bagaimana sikap dan political will dalam budgeting agar seluruh program tersebut tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya. 

Melalui riset akademiknya, Gus Fawait menyimpulkan bahwa keberhasilan belanja pemerintah tidak dapat diukur hanya dari besarnya anggaran yang digelontorkan. Lebih dari itu, efektivitas anggaran harus dilihat dari kemampuannya menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas masyarakat, serta menurunkan angka kemiskinan secara berkelanjutan. 

“Sebagai bagian dari pemerintah, kami berterima kasih kepada Pakde Karwo dan Ibu Khofifah atas fondasi pembangunan yang telah dibangun. Kami juga tegak lurus mendukung program-program pemerintah pusat demi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Di tengah derasnya isu yang beredar, Musyafak juga dipastikan tidak lagi menjabat sebagai Ketua DPC PKB Surabaya untuk periode 2026-2031. 

Posisinya resmi digantikan Muhammad Faridz Afif berdasarkan hasil penetapan calon Ketua Dewan Tanfidz definitif DPC PKB kabupaten/kota se-Jawa Timur yang diumumkan DPP PKB, Kamis (11/6/2026). 

Pergantian kepemimpinan di tubuh PKB Surabaya itu langsung memunculkan beragam spekulasi. Pasalnya, momentum pergantian terjadi saat nama Musyafak tengah menjadi bahan perbincangan menyusul rumor dugaan adanya titipan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program MBG. 

Menanggapi hal tersebut, Musyafak membantah keras adanya hubungan antara pergantian jabatan yang dialaminya dengan isu MBG yang menyeret namanya. 

"Ndak, lah lapo? Kan timingnya memang sekarang, seluruh Indonesia," kata Musyafak saat dikonfirmasi, Kamis (11/6/2026). 

Politikus senior PKB itu menegaskan dirinya sama sekali tidak terlibat dalam pengelolaan Program MBG maupun penentuan titik dapur SPPG sebagaimana isu yang beredar di masyarakat. 

"Saya itu gak onok hubungane sama sekali, gak duwe dapur, gak onok urusan. Kalau dikatukkan nama saya itu hoaks. Itu ndak benar sama sekali," tegasnya. 

Sementara itu, DPP PKB akhirnya mengakhiri penantian panjang kader partai di Jawa Timur dengan menetapkan 38 calon Ketua Dewan Tanfidz definitif DPC PKB kabupaten/kota untuk masa khidmat 2026-2031. 

Pengumuman tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum PKB, Cucun Ahmad Syamsurijal, didampingi Sekretaris DPW PKB Jawa Timur, Multazamudz Dzikri, serta Bendahara DPW PKB Jatim, Sholichul Umam, melalui Zoom Meeting. 

Penetapan dilakukan setelah melalui serangkaian tahapan organisasi yang cukup panjang, mulai Musyawarah Cabang (Muscab) hingga Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) yang berlangsung dalam dua gelombang. 

"Alhamdulillah, 38 calon Ketua Dewan Tanfidz definitif DPC PKB se-Jawa Timur sudah ditetapkan," ujar Multazam. 

Meski demikian, Multazam menjelaskan bahwa status yang diumumkan saat ini masih berupa calon ketua definitif karena Surat Keputusan (SK) DPP PKB belum diterbitkan dan proses pelantikan juga belum dilaksanakan. 

"Kenapa masih disebut calon? Karena SK-nya belum turun dan juga belum dilakukan pelantikan," jelasnya. 

Menurut dia, sejumlah wajah baru mendapat amanah memimpin DPC PKB di daerah masing-masing. Kehadiran mereka diharapkan mampu membawa energi segar bagi penguatan struktur partai hingga tingkat akar rumput. 

"Insya Allah, nama-nama yang telah ditetapkan ini siap bekerja lebih keras, memperkuat struktur partai, dan melipatgandakan kemenangan PKB pada Pemilu 2029," pungkasnya. 

Pergantian pucuk pimpinan DPC PKB Surabaya menjadi salah satu yang paling menyita perhatian. Selain karena Surabaya merupakan basis politik strategis bagi PKB di Jawa Timur, pergantian tersebut terjadi di saat nama Musyafak Rouf sedang ramai diperbincangkan dalam pusaran isu MBG yang hingga kini terus dibantahnya. 

Kegiatan ini diikuti kader Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dari berbagai daerah di Jawa Timur. Materi yang dibahas meliputi dasar-dasar jurnalistik, teknik verifikasi informasi, hingga tantangan penyebaran berita di era algoritma media sosial.

Ketua DPC GMNI Surabaya Raya, Kadek Ayu Wardani, menegaskan bahwa kemampuan jurnalistik penting bagi aktivis mahasiswa untuk mengawal isu sosial dan menyuarakan kepentingan masyarakat.

Jurnalistik bagi kaum pergerakan adalah alat perjuangan. Melalui tulisan, kita harus mampu mendidik rakyat dengan pergerakan sekaligus mendidik penguasa dengan perlawanan. Menurutnya, mahasiswa tidak boleh bersikap apatis terhadap persoalan publik karena tulisan dapat menjadi sarana advokasi dan kontrol sosial.

Materi pelatihan yang disusun oleh Ali Masduki dikemas dalam panduan visual agar mudah dipahami peserta yang baru belajar jurnalistik. Peserta diperkenalkan pada fungsi jurnalistik sebagai media pendidikan publik sekaligus pengawal kebenaran.

Ketua Rukun Warta RLD, Fatchur Rohman, menekankan bahwa verifikasi harus menjadi kebiasaan sebelum informasi disebarluaskan. Sikap skeptis adalah senjata utama hari ini. Jangan langsung percaya pada sebuah informasi sebelum melewati proses cek sumber, perbandingan data, konfirmasi langsung, dan pemeriksaan visual.

Senior GMNI, Anom Surahno, yang membuka pelatihan, menjelaskan perubahan besar dalam lanskap informasi akibat teknologi digital. Dulu media besar menjadi sumber utama informasi. Sekarang persepsi kebenaran banyak dipengaruhi algoritma di ponsel.

Dalam materi bertajuk "Merawat Jalan Pedang Jurnalisme Progresif Revolusioner", ia memetakan tiga tantangan utama penyampai informasi saat ini ada pada Tuntutan kecepatan penyebaran berita, hilangnya monopoli sumber informasi, dan menjaga kepercayaan publik di tengah maraknya jurnalisme warga.

Anom mengingatkan bahwa kecepatan tidak boleh mengorbankan akurasi. Lima detik setelah kejadian, informasi ingin langsung sampai. Masalahnya, kecepatan sering kali mengesampingkan kebenaran. Kebenaran harus melalui proses cek dan ricek.

Anom mendorong mahasiswa mengambil peran sebagai jurnalis warga yang berani, jujur, dan berpihak kepada rakyat kecil. Menurutnya, perhatian tidak seharusnya hanya tertuju pada konten viral. Ia menilai kelompok yang minim ruang bersuara seperti petani yang kehilangan lahan, pengemudi ojek online yang terkena suspend, dan pelaku UMKM yang terdampak perubahan algoritma perlu menjadi fokus pemberitaan.

Selain pembahasan etika dan peran sosial jurnalisme, peserta juga mendapatkan pelatihan teknis yang mencakup Unsur 5W+1H, Teknik wawancara, membaca dan memverifikasi data, penulisan berita dengan struktur piramida terbalik dan yang terakhir adalah penyuntingan naskah.

Sebagai evaluasi, panitia memberikan tugas lapangan berupa observasi peristiwa, wawancara narasumber, pengumpulan fakta, dan penyusunan berita secara utuh.

Menutup pelatihan jurnalistik yang digelar GMNI Surabaya di Hanaka Social Space ini, Anom mengajak mahasiswa terus berlatih menulis dan tidak takut melakukan kesalahan selama proses belajar. Jangan takut salah ketika belajar menulis. Yang harus ditakuti adalah ketika kita diam saat kebenaran dibengkokkan. Jadilah orang yang mengatur algoritma melalui narasi-narasi yang jujur.

Ketua Fraksi Demokrat DPRD Jawa Timur, dr Agung Mulyono, enggan memberikan tanggapan lebih jauh saat dimintai komentar mengenai isu tersebut.

"Sudah cukup, jangan ditambah, malah gaduh," ujarnya singkat saat dikonfirmasi, Rabu (10/6/2026).

Sikap serupa juga ditunjukkan Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak. Melalui pesan WhatsApp, Emil menegaskan bahwa Demokrat Jatim berpegang pada pernyataan resmi yang telah disampaikan partai.

"Demokrat Jatim sudah menegaskan pernyataan resmi partai," tulis Emil sambil merujuk unggahan akun Instagram Demokrat Jatim yang memuat pernyataan resmi DPP Partai Demokrat.

Dalam pernyataan tersebut, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, menyampaikan klarifikasi terkait beredarnya daftar nama tokoh dan pejabat yang disebut-sebut pernah meminta jatah titik dapur Program MBG.

Nama AHY menjadi sorotan setelah muncul dalam daftar yang disebut berasal dari pengakuan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) periode 2025-2026, Sony Sonjaya. 

Dalam pengajuan dirinya sebagai justice collaborator, Sony dikabarkan akan membuka informasi mengenai lebih dari 20 tokoh dan pejabat yang diduga pernah meminta alokasi titik dapur MBG.

Salah satu informasi yang beredar menyebut AHY menitipkan dua perwira kolonel untuk memperoleh jatah titik dapur dalam program tersebut. Namun hingga kini, belum ada keterangan resmi dari aparat penegak hukum yang menetapkan atau mengaitkan AHY dalam perkara pidana tersebut.

Sementara itu, penyidikan dugaan korupsi Program MBG terus bergulir. Kejaksaan Agung telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus yang diduga terjadi pada periode 2025-2026. Mereka adalah mantan petinggi BGN, yakni Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung.

Di tengah berkembangnya isu tersebut, Demokrat Jawa Timur memilih tidak memperpanjang polemik dan menyerahkan seluruh penjelasan kepada DPP Partai Demokrat serta proses hukum yang sedang berjalan.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Jawa Timur Tahun Anggaran 2025, BPK menemukan pengelolaan jaminan kesungguhan, jaminan reklamasi, dan jaminan pascatambang belum berjalan memadai.  

Akibatnya, pengelolaan dana tersebut dinilai tidak terukur dan berpotensi disalahgunakan. 

Temuan itu langsung mendapat perhatian dari Wakil Ketua Komisi D DPRD Jawa Timur, Khusnul Arif. Menurutnya, pemerintah provinsi harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola sektor pertambangan agar tidak membuka ruang penyimpangan. 

“Pemprov wajib melakukan perbaikan dan evaluasi secara komprehensif terhadap tata kelola perizinan tambang, terutama terkait pengelolaan jaminan reklamasi dan pascatambang. Yang tidak kalah penting adalah menutup celah-celah yang berpotensi menjadi pintu masuk praktik pungutan liar,” ujar Khusnul saat dikonfirmasi Lingkaran.net, Kamis (11/6/2026). 

Saat ditanya apakah temuan BPK tersebut memiliki keterkaitan dengan kasus dugaan korupsi perizinan tambang yang menyeret sejumlah pejabat Dinas ESDM Jatim, Khusnul tidak menampiknya. 

“Bisa jadi, potensi itu ada,” katanya. 

Pernyataan tersebut menguatkan dugaan bahwa lemahnya sistem pengawasan dan tata kelola di sektor pertambangan dapat menjadi salah satu faktor yang membuka ruang terjadinya praktik korupsi, gratifikasi, maupun pungutan liar. 

Menurut Khusnul, temuan BPK terkait pengelolaan jaminan pertambangan yang tidak terukur harus menjadi alarm serius bagi Pemprov Jatim. 

“Temuan di ESDM terkait pengelolaan jaminan pertambangan yang belum memadai sehingga mengakibatkan kegiatan terkait pengelolaan jaminan kesungguhan, jaminan reklamasi, dan jaminan pascatambang tidak terukur serta rawan disalahgunakan harus segera ditindaklanjuti,” tegasnya. 

Padahal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara (Minerba), setiap pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) wajib menempatkan dana jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang. Dana tersebut berfungsi menjamin pemulihan lingkungan setelah aktivitas pertambangan selesai dilakukan. 

Apabila kewajiban tersebut diabaikan, sanksi yang dapat dijatuhkan tidak main-main, mulai dari pencabutan izin, sanksi administratif, denda, hingga ancaman pidana. 

Temuan BPK ini menjadi semakin relevan karena muncul tidak lama setelah Kejati Jatim membongkar dugaan praktik pungli dan pemerasan dalam proses perizinan di lingkungan Dinas ESDM Jawa Timur. 

Dalam kasus tersebut, Kejati menetapkan tiga tersangka, yakni AM selaku Kepala Dinas ESDM Jatim, OS selaku Kepala Bidang Pertambangan, serta H yang menjabat Ketua Tim Kerja Pengusahaan Air Tanah. 

Penyidik menduga para tersangka sengaja memperlambat proses perizinan yang seharusnya dilakukan melalui sistem Online Single Submission (OSS). Meski seluruh persyaratan telah dipenuhi, sejumlah pemohon izin disebut tetap tidak bisa mendapatkan izin tanpa menyerahkan sejumlah uang. 

Nilai pungutan yang diminta pun bervariasi. Untuk perpanjangan izin usaha pertambangan, misalnya, pemohon diduga diminta menyerahkan uang antara Rp50 juta hingga Rp100 juta. 

Temuan BPK dan kasus yang diusut Kejati tersebut kini menjadi sorotan karena sama-sama mengarah pada persoalan tata kelola sektor pertambangan.  

DPRD Jawa Timur berharap rekomendasi BPK tidak hanya berhenti sebagai catatan administratif, tetapi menjadi pintu masuk pembenahan menyeluruh agar pengelolaan tambang lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. 

Salah satu poin krusial dalam regulasi baru tersebut adalah penguatan peran pengawasan eksternal melalui Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). 

Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, meyakini UU Polri yang baru akan membawa institusi Bhayangkara semakin modern, profesional, dan terbuka terhadap pengawasan publik. Namun, menurutnya, keberhasilan implementasi regulasi tersebut sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia di tubuh Polri. 

“UU Polri yang baru ini harus didukung oleh anggota Polri yang memiliki paradigma baru, sejalan dengan semangat KUHP dan KUHAP baru yang menjunjung tinggi kepastian hukum, keadilan substantif, profesionalisme, serta penghormatan terhadap hak-hak warga negara,” kata Abdullah dalam keterangannya, Rabu (10/6/2026). 

Politisi PKB yang akrab disapa Gus Abduh itu menegaskan, perubahan aturan tidak akan berarti tanpa perubahan pola pikir aparat penegak hukum.  

Menurutnya, Polri saat ini tidak hanya dituntut tegas dalam menegakkan hukum, tetapi juga harus semakin terbuka terhadap mekanisme pengawasan dan akuntabilitas di negara demokrasi. 

“Polri tidak hanya dituntut mampu menegakkan hukum secara efektif, tetapi juga semakin terbuka terhadap mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam negara hukum yang demokratis,” ujarnya. 

DPR RI sendiri telah mengesahkan revisi UU Polri pada Selasa (9/6/2026). Dalam beleid baru tersebut terdapat delapan poin pembenahan, mulai dari arah transformasi Polri, penguatan pengawasan, peningkatan netralitas dan profesionalitas, pelayanan kepada masyarakat, aturan penugasan anggota di luar institusi, batas usia pensiun, hingga penguatan kelembagaan Kompolnas. 

Menurut Gus Abduh, paradigma baru anggota Polri harus dibangun dengan kesadaran bahwa pengawasan bukan ancaman, melainkan instrumen penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. 

Ia mencontohkan, dalam KUHAP yang baru, advokat diberi ruang lebih luas untuk mendampingi klien serta mengajukan keberatan terhadap tindakan yang dinilai tidak sesuai hukum. Mekanisme tersebut merupakan bagian dari sistem checks and balances yang justru memperkuat profesionalisme aparat penegak hukum. 

Selain itu, partisipasi masyarakat melalui kritik, masukan, dan pengawasan yang konstruktif juga dinilai menjadi faktor penting dalam mewujudkan institusi kepolisian yang modern dan dipercaya publik. 

Kompolnas Kini Lebih Berdaya 

Salah satu perubahan signifikan dalam UU Polri terbaru adalah penguatan Kompolnas. Keanggotaan lembaga tersebut tidak lagi berasal dari unsur ex-officio, melainkan dipilih dari masyarakat. Selain itu, Kompolnas kini dibekali kewenangan eksekutorial yang bersifat mengikat. 

Dengan kewenangan yang lebih besar, Kompolnas dapat memantau proses penegakan hukum secara lebih efektif guna memastikan transparansi dan akuntabilitas di tubuh Polri. 

“Penguatan Kompolnas diharapkan dapat mendukung pengawasan eksternal terhadap institusi kepolisian,” tegas Gus Abduh. 

Ia menambahkan, profesionalisme dan akuntabilitas merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan dalam negara hukum yang demokratis. 

“Semakin kuat kepercayaan publik terhadap Polri, semakin kuat pula legitimasi Polri dalam menjalankan tugas dan kewenangannya,” tandasnya. 

Lebih lanjut, Abdullah menegaskan bahwa lahirnya UU Polri yang baru merupakan hasil proses panjang yang melibatkan berbagai masukan dari akademisi, organisasi profesi, masyarakat sipil, hingga berbagai pemangku kepentingan. 

Karena itu, ia berharap regulasi tersebut menjadi momentum percepatan transformasi Polri agar semakin adaptif terhadap perkembangan zaman dan mampu menjawab harapan masyarakat. 

“Harapan masyarakat terhadap Polri hari ini bukan sekadar penegakan hukum yang tegas, tetapi juga pelayanan yang adil dan humanis. Saya optimistis UU Polri yang baru akan semakin memperkuat transformasi Polri sebagai institusi modern yang dekat dengan rakyat dan dipercaya masyarakat,” pungkasnya.