Harga Plastik Melejit, Pemkot Surabaya Punya Tips Jitu

Reporter : Redaksi

Lingkaran.net - Pemerintah Kota Surabaya memilih tidak tinggal diam di tengah lonjakan harga plastik global. Menyusul banyaknya keluhan yang disampaikan para pedagang. 

Kenaikan bahan kemasan yang bisa berdampak berantai pada harga kebutuhan pokok kini direspons dengan strategi ganda. 

Baca juga: Tolak Digitalisasi Parkir, 600 Jukir di Surabaya Dibekukan

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah serta Perdagangan (Dinkopumdag) Kota Surabaya, Mia Santi Dewi mengungkapkan tekanan harga plastik saat ini memang tidak bisa dianggap sepele.

"Memang kenaikan harga plastik sekarang ini cukup signifikan ya, sekitar 30 sampai 60 persen. Jadi memang dipacu pasokan global dan harga energi di dunia yang tidak bisa kita hindari," ujar Mia Santi Dewi dikutip dari laman resmi Pemkot Surabaya, Senin (6/4/2026).

Pihaknya mengaku telah bergerak cepat dengan melakukan pemantauan rutin terhadap harga dan stok barang di pasar. Tak hanya itu, pelaku UMKM juga mendapatkan pendampingan langsung agar mampu menyesuaikan diri dengan kenaikan biaya produksi, khususnya yang berkaitan dengan kemasan plastik.

"Dinas Koperasi UMKM serta Perdagangan Kota Surabaya sudah melakukan beberapa langkah antisipasi, monitoring harga dan ketersediaan secara rutin. Kemudian melakukan pendampingan pada UMKM di lapangan," katanya.

Dampak kenaikan harga plastik memang mulai terasa di tingkat pelaku usaha. Biaya produksi meningkat, yang pada akhirnya berpotensi mendorong harga jual naik jika tidak diimbangi dengan solusi kreatif.

"Memang terasa dengan perubahan atau kenaikan harga plastik ini, tapi kita melakukan pendampingan UKM. Antara lain dengan inovasi terhadap kemasan, karena pasti akan berpengaruh dengan harga biaya produksi," jelasnya.

Salah satu solusi yang didorong adalah inovasi kemasan. Pemkot mengajak UMKM untuk mulai beralih dari plastik ke bahan alternatif yang lebih efisien sekaligus ramah lingkungan.

"Jadi kita mencoba mendampingi untuk inovasi kemasan di UKM, tidak lagi dengan plastik, tapi dengan bahan-bahan lain yang bisa menekan biaya produksinya," imbuhnya.

Baca juga: Pemkot Surabaya Siapkan 1.000 Lowongan Pekerjaan, Ini Syarat Utamanya

Meski keluhan dari pelaku usaha belum masif, pemerintah tetap memilih bersikap proaktif. Antisipasi dilakukan sejak dini untuk menghindari dampak yang lebih luas jika tren kenaikan berlanjut.

"Sebenarnya untuk keluhan belum terlalu banyak, tapi kita tetap antisipasi karena kita kan tidak tahu perkembangan ke depan seperti apa," katanya.

Selain inovasi kemasan, perubahan strategi penjualan juga menjadi opsi jangka pendek. Penjualan dalam jumlah besar dinilai dapat mengurangi ketergantungan pada kemasan plastik berukuran kecil.

"Jadi kalau terkait dengan perdagangan pada umumnya ya mungkin kuantitas jual itu tidak lagi dikemas kecil-kecil. Tapi yang memang paling signifikan itu perubahan kemasan yang harus mulai dilakukan," jelas Mia.

Di sisi lain, pengawasan lapangan terus diperkuat. Pemeriksaan di sejumlah toko dan pasar menunjukkan bahwa kenaikan harga plastik memang sudah terjadi dan perlu terus dimonitor.

Baca juga: Musyafak Rouf Pimpin PKB Surabaya Kembali, Siap Rebut 10 Kursi dan Gandeng PDIP

"Kalau kemarin ke beberapa toko memang ada kenaikan harga. Jadi teman-teman di lapangan juga secara rutin melakukan monitoring harga di pasar," ungkapnya.

Untuk meredam tekanan harga, Pemkot juga membuka jalur komunikasi dengan distributor. Tujuannya adalah mempersingkat rantai distribusi agar pelaku usaha bisa mendapatkan harga yang lebih kompetitif.

"Kita komunikasi dengan distributor, kemudian kita hubungkan dengan para pedagang atau UMKM kita. Jadi lebih memutus rantai pasoknya supaya gak terlalu panjang," katanya.

Pemkot Surabaya berkomitmen memastikan UMKM mampu bertahan dan terus berproduksi tanpa harus membebani masyarakat dengan kenaikan harga. Stabilitas daya beli dan keberlangsungan usaha menjadi dua hal yang ingin dijaga secara bersamaan.

"Kita berusaha terus mendampingi, terutama di UMKM, supaya tetap bisa jalan, produksi bisa terus, harga juga tidak naik, supaya daya beli masyarakat juga tidak menurun. Kemudian pendapatan mereka juga tetap stabil," pungkasnya.

Editor : Baehaqi

Politik & Pemerintahan
Berita Populer
Berita Terbaru