Lingkaran.net - Presiden Prabowo Subianto secara tegas menyoroti perilaku korupsi yang masih marak terjadi di berbagai tingkatan birokrasi, termasuk di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Menurutnya, praktik tersebut adalah fakta yang tidak boleh disembunyikan dari publik.
“Perilaku korupsi ada di setiap eselon birokrasi kita. Ada di setiap institusi dan organisasi pemerintahan. Perilaku korup ada di BUMN-BUMN kita, ada di BUMD-BUMD kita. Ini bukan fakta yang harus kita tutup-tutupi,” ujar Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Prabowo menegaskan bahwa korupsi merupakan masalah besar yang menggerogoti bangsa.
Ia mengingatkan, berdasarkan sejarah umat manusia, kekuasaan yang tidak diawasi akan cenderung menjadi korup.
“Kita paham sejarah umat manusia, jika ada kekuasaan yang tidak diawasi maka kekuasaan akan menjadi korup. Kekuasaan yang absolut akan menjadi korupsi secara absolut,” tegasnya.
Presiden juga menyampaikan bahwa setelah 299 hari memimpin pemerintahan, ia semakin memahami skala tantangan yang dihadapi, termasuk banyaknya penyelewengan yang terjadi di lingkungan pemerintahan.
Meski kabar tersebut tidak menyenangkan, Prabowo menilai penting untuk menyampaikannya secara terbuka kepada para wakil rakyat.
“Hal ini tidak baik, tapi harus saya laporkan kepada para wakil-wakil rakyat Indonesia,” ujarnya.
Prabowo menekankan bahwa upaya pemberantasan korupsi memerlukan kerja sama semua pihak, mulai dari eksekutif, legislatif, yudikatif, hingga masyarakat.
Ia menilai keterbukaan informasi dan pengawasan publik menjadi kunci dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
Editor : Setiadi