Lingkaran.net - sedikitnya 3.000 buruh dari berbagai kawasan industri di Jawa Timur turun ke jalan dalam aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Kantor Gubernur Jawa Timur, Jalan Pahlawan Surabaya, Kamis (28/8/2025).
Massa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) ini melakukan long march dari Cito Mall Surabaya sejak pukul 11.00 WIB, melewati Jalan Ahmad Yani – Darmo – Basuki Rahmat – Embong Malang – Bubutan, hingga memadati kawasan Kantor Gubernur sekitar pukul 13.00 WIB.
Pantauan di lokasi, para buruh tidak hanya membawa poster tuntutan, tapi juga melakukan aksi kreatif sebagai sindiran terhadap pejabat dan wakil rakyat.
Ada demonstran yang memakai kostum tikus berdasi, simbol korupsi. Seorang buruh tampak menggendong kotak hitam bertuliskan "Beban Rakyat". Bahkan, tiga keranda putih bertuliskan "Matinya Hati Nurani Pejabat" ikut diarak.
Selain itu, seorang demonstran mengenakan topeng Menteri Keuangan Sri Mulyani, sebagai bentuk kritik terhadap kebijakan pajak.
Aksi teatrikal ini langsung menyedot perhatian ribuan peserta aksi dan pengguna jalan.
Enam Tuntutan Nasional Buruh
Dalam orasinya, buruh menyuarakan enam tuntutan nasional, yakni hapus sistem outsourcing, tolak upah murah, cegah PHK massal, reformasi pajak buruh, sahkan RUU Ketenagakerjaan tanpa Omnibuslaw dan berantas korupsi dengan RUU Perampasan Aset.
Sementara untuk tuntutan lokal, massa mendesak Gubernur Jatim segera merealisasikan komitmen yang diteken pada 1 Mei 2025.
Diantaranya adalah pembentukan Perda Jaminan Pesangon, alokasi BPJS Kesehatan untuk masyarakat miskin, penindakan terhadap pengusaha nakal yang tidak mendaftarkan buruh ke BPJS, penambahan kuota afirmasi SMA/SMK Negeri untuk anak buruh dan usulan Gus Dur sebagai Pahlawan Nasional.
Sekretaris KSPI Jatim, Jazuli, menegaskan bahwa aksi ini bukan sekadar unjuk rasa, melainkan peringatan keras kepada pemerintah.
“Kami menolak sistem outsourcing yang menindas. Kami juga menuntut kenaikan upah 2026 minimal 8,5–10,5 persen. Kalau pemerintah abai, buruh Jatim siap melakukan perlawanan lebih besar,” tegasnya.
Polisi Turunkan 2.608 Personel Amankan Aksi
Untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan kemacetan, Polrestabes Surabaya menurunkan 2.608 personel gabungan, termasuk dukungan dari Polres jajaran.
Kasi Humas Polrestabes Surabaya, AKP Rina Shanty Dewi Nainggolan, mengatakan pengamanan difokuskan di tiga titik: Kantor Gubernur Jatim, DPRD Jatim, dan Gedung Negara Grahadi.
Selain itu, rekayasa lalu lintas juga dilakukan di sejumlah ruas jalan yang menjadi jalur aksi, seperti Jalan Pahlawan, Bubutan, Veteran, hingga Jagalan.
“Pengamanan dilakukan secara humanis. Kami imbau masyarakat menghindari ruas jalan yang menjadi titik aksi agar tidak terjadi kepadatan lalu lintas,” jelas Rina.
Aksi di Surabaya ini merupakan bagian dari gelombang demonstrasi nasional buruh di lebih dari 20 provinsi di Indonesia. Seluruhnya membawa enam tuntutan utama sekaligus mendesak pemerintah agar serius melindungi hak-hak pekerja.
Editor : Setiadi