Lingkaran.net - Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Rasiyo, meminta Dinas Sosial (Dinsos) Jatim untuk terus mengintensifkan penyisiran terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang masih mengalami praktik pasung.
Permintaan itu disampaikan menyusul masih ditemukannya ratusan kasus pasung di wilayah Jawa Timur. Berdasarkan data Dinsos Jatim, hingga 31 Maret 2026 tercatat sebanyak 257 ODGJ masih dipasung oleh pihak keluarga.
Kepala Dinsos Jatim, Restu Novi Widiani, mengungkapkan bahwa pihaknya terus melakukan upaya pembebasan melalui pendekatan persuasif kepada keluarga.
“Per 31 Maret ada 257 ODGJ yang dipasung. Kami terus melakukan pendekatan agar mereka bisa dibebaskan dan mendapatkan perawatan yang layak,” ujarnya.
Rasiyo menegaskan, praktik pasung tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga menunjukkan masih terbatasnya pemahaman masyarakat terkait penanganan kesehatan mental.
Menurutnya, Dinsos Jatim perlu lebih proaktif turun ke lapangan untuk memastikan tidak ada lagi ODGJ yang dipasung, sekaligus memberikan edukasi kepada keluarga agar bersedia membawa anggota keluarganya ke fasilitas kesehatan.
“Harus ada penyisiran yang lebih masif. Jangan sampai masih ada ODGJ yang hidup dalam kondisi tidak manusiawi karena kurangnya pendampingan,” tegasnya saat dikonfirmasi, Kamis (9/4/2026).
Ia juga mendorong adanya sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, tenaga kesehatan, hingga aparat desa untuk mempercepat penanganan kasus pasung.
Selain pembebasan, politisi Partai Demokrat ini pun menekankan pentingnya keberlanjutan perawatan dan rehabilitasi agar ODGJ tidak kembali dipasung.
Sementara itu, Dinsos Jatim memastikan akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor, termasuk dengan fasilitas layanan kesehatan dan rumah sakit jiwa, guna memberikan penanganan komprehensif bagi ODGJ.
Upaya ini diharapkan mampu menekan angka pasung di Jawa Timur secara signifikan, sekaligus meningkatkan kualitas hidup ODGJ melalui akses perawatan yang lebih layak dan manusiawi.
Editor : Setiadi