Lingkaran.net – DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jawa Timur menyoroti pelibatan organisasi Cipayung Plus Jatim dalam agenda misi dagang luar negeri Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang digaungkan pemerintah.
Wakabid Organisasi DPD GMNI Jatim, Kelvin Arisudin, mempertanyakan urgensi keikutsertaan organisasi mahasiswa dalam agenda yang dinilai seharusnya lebih berfokus pada penguatan sektor ekonomi dan perdagangan daerah.
“Kami memandang misi dagang luar negeri seharusnya berfokus pada aktor yang memiliki relevansi langsung dengan sektor perdagangan, investasi, industri, UMKM, dan diplomasi ekonomi daerah,” ujar Kelvin dalam rilis yang diterima Lingkaran.net, Kamis (7/5/2026).
Wakabid Organisasi DPD GMNI Jatim, Kelvin Arisudin
Menurutnya, pelibatan kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus memunculkan pertanyaan publik terkait dasar kebutuhan, tujuan strategis, hingga kontribusi konkret yang ingin dicapai dari keikutsertaan tersebut.
Kelvin menilai, di tengah kondisi masyarakat yang masih menghadapi persoalan ekonomi, pendidikan, dan lapangan pekerjaan, pemerintah seharusnya lebih bijak dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran daerah.
“Kami tidak menolak ruang kolaborasi antara pemerintah dan mahasiswa. Namun pelibatan organisasi mahasiswa harus memiliki orientasi yang jelas, transparan, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bukan sekadar simbolik atau seremonial,” tegasnya.
Ia juga menyoroti keterlibatan Cipayung Plus Jatim dalam dua agenda misi dagang, yakni di Palangkaraya dan Kuala Lumpur.
Menurutnya, agenda tersebut jangan sampai bergeser menjadi fasilitas politik yang tidak memiliki korelasi langsung dengan kepentingan masyarakat Jawa Timur.
“Jangan sampai agenda yang seharusnya menjadi instrumen penguatan ekonomi daerah justru berubah menjadi ruang seremonial ataupun fasilitas politik,” katanya.
Kelvin menambahkan, sebagai organisasi yang mengusung perjuangan rakyat, setiap keputusan untuk terlibat dalam sebuah agenda seharusnya tetap berpijak pada nilai perjuangan dan kepentingan masyarakat.
“Jangan sampai Cipayung hanya menjadi penumpang kekuasaan pemerintah tanpa memberikan kritik serta solusi atas sebuah kebijakan,” pungkasnya.
Editor : Setiadi