Lingkaran.net - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kementerian Sosial (Kemensos) memperkuat sinergi pengawasan untuk memastikan program prioritas nasional, termasuk Sekolah Rakyat, berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
Komitmen tersebut dibahas dalam audiensi antara KPK dan Kemensos di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (8/5/2026).
Pertemuan ini sekaligus menjadi langkah penguatan pengawasan sejak tahap perencanaan pengadaan barang dan jasa (PBJ) agar potensi penyimpangan bisa dicegah sejak dini.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa setiap program strategis pemerintah harus disertai pengawasan menyeluruh, terutama dalam proses pengadaan barang.
Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari tingginya serapan anggaran, tetapi juga kualitas barang dan manfaat nyata yang diterima masyarakat.
“Tujuan program ini sangat baik. Namun pengadaan dalam bentuk apa pun harus dilandaskan pada pengawasan, ketelitian, dan prinsip antisipatif,” tegas Setyo.
Melalui Kedeputian Bidang Pencegahan dan Monitoring, KPK diketahui telah melakukan kajian terhadap sejumlah program Kemensos sejak April 2026.
Kajian tersebut dilakukan untuk mendeteksi potensi risiko korupsi sejak tahap awal, termasuk menelusuri informasi terkait harga pengadaan sepatu yang sempat menjadi perhatian publik.
Menanggapi hal itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa angka yang beredar merupakan pagu anggaran, bukan harga pembelian riil.
Ia memastikan Kemensos berkomitmen menjaga integritas pelaksanaan program strategis pemerintah melalui pengawasan dan pendampingan bersama KPK.
“Kami sudah berkomitmen sejak awal agar program-program strategis ini tidak ternodai praktik korupsi,” ujar Gus Ipul, sapaan akrabnya.
KPK menilai pengawasan sejak tahap perencanaan menjadi langkah penting untuk menjaga kualitas belanja negara. Tidak hanya memastikan anggaran terserap, tetapi juga memastikan barang yang diterima masyarakat benar-benar sesuai spesifikasi, berkualitas, dan tepat sasaran.
Meski demikian, Kemensos mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Karena itu, penguatan pengawasan lintas lembaga dinilai penting untuk menjaga akuntabilitas program sosial pemerintah.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo dan Johanis Tanak turut memberi perhatian khusus terhadap kualitas barang yang diterima siswa dalam program Sekolah Rakyat.
“Kualitas barang yang diterima siswa harus diawasi dan sesuai dengan anggaran yang diajukan,” kata Ibnu.
Ke depan, KPK membuka ruang sinergi lanjutan dengan Kemensos, mulai penguatan sumber daya manusia, pengawasan, hingga penguatan integritas dalam pelaksanaan program sosial pemerintah.
KPK menegaskan, fungsi pencegahan menjadi instrumen utama untuk menyelamatkan anggaran negara sebelum kerugian terjadi sekaligus memastikan hak-hak sosial masyarakat terpenuhi secara transparan dan bertanggung jawab.
Editor : Setiadi