Dana Banpol Jatim Naik 50 Persen Jadi Rp7.500 per Suara, Rp165 Miliar untuk 10 Parpol

Alkalifi Abiyu
Sabtu, 09 Mei 2026 11:07 WIB

Politik & Pemerintahan

10 partai politik terima terima bantuan keuangan dari Pemprov Jatim.

Lingkaran.net - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur resmi menaikkan nilai bantuan keuangan partai politik (banpol) dari sebelumnya Rp5.000 menjadi Rp7.500 per suara sah untuk tahun anggaran 2026.

Kenaikan sebesar 50 persen itu membuat total dana banpol yang digelontorkan mencapai Rp165 miliar.

Ijazah Siswa Tak Diambil karena Takut Ditagih Komite, Wagub Emil Turun Tangan

20 Oktober 2026

Kebijakan tersebut dihitung berdasarkan total 22.005.673 suara sah hasil Pemilu 2024 dengan 120 jumlah kursi di DPRD Jatim. Dengan skema baru Rp7.500 per suara sah, seluruh partai politik peraih kursi di DPRD Jawa Timur mendapatkan tambahan anggaran signifikan dibanding periode sebelumnya.

PKB menjadi partai dengan penerimaan banpol terbesar, yakni Rp33,87 miliar dari 4.517.228 suara sah. Disusul PDIP sebesar Rp28,01 miliar dan Gerindra Rp26,91 miliar.

Golkar memperoleh Rp17,36 miliar, Demokrat Rp14,04 miliar, dan NasDem Rp13,65 miliar. Sementara PAN menerima Rp9,89 miliar, PKS Rp9,80 miliar, PPP Rp7,33 miliar, dan PSI Rp4,13 miliar.

Wagub Emil Sebut Kasus Kematian Anak Down Syndrome di Surabaya Sensitif

19 Oktober 2026

Jika masih menggunakan skema lama Rp5.000 per suara sah, total banpol yang diterima seluruh partai hanya sekitar Rp110 miliar. Artinya, terdapat tambahan anggaran sekitar Rp55 miliar setelah kenaikan nilai bantuan menjadi Rp7.500 per suara sah.

"Banpol tahun ini untuk DPRD Jatim per suara sebesar Rp7.500, ada kenaikan Rp2.500 tahun 2026," jelas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jawa Timur, Eddy Supriyanto, Jumat (8/5/2026).

Kenaikan banpol ini disebut sebagai upaya memperkuat pendidikan politik dan operasional partai politik di tingkat Provinsi Jatim.

"Menurut Undang-undang, keuangan partai politik bersumber dari iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum dan bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau APBD. jadi, karena sudah diatur Undang-undang maka partai politik mendapatkan bantuan keuangan," pungkasnya.

Berikut rincian alokasi bantuan keuangan partai politik di Jawa Timur tahun 2026: