Lingkaran.net - Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sri Wahyuni mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Capaian tersebut sekaligus menjadi raihan WTP ke-12 secara berturut-turut bagi Kabupaten Bojonegoro, sebuah prestasi yang menunjukkan konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan.
"Alhamdulillah, ini capaian yang patut diapresiasi. Raihan WTP selama 12 tahun berturut-turut menunjukkan adanya komitmen kuat dari pemerintah daerah dalam menyusun dan mengelola keuangan daerah sesuai aturan yang berlaku," ujar Sri Wahyuni, Minggu (31/5/2026).
Politisi Partai Demokrat asal Dapil Bojonegoro-Tuban tersebut mengatakan, opini WTP merupakan indikator penting bahwa laporan keuangan daerah telah disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi pemerintahan.
Namun, ia mengingatkan bahwa capaian tersebut tidak boleh membuat pemerintah daerah lengah dalam memperkuat pengawasan dan tata kelola anggaran.
Menurut Sri Wahyuni, pernyataan Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur yang menegaskan bahwa WTP adalah kewajiban, bukan sekadar prestasi, harus menjadi perhatian seluruh pemerintah daerah.
"WTP memang penting, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana anggaran yang dikelola benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan internal harus terus diperkuat," katanya.
Ia juga menilai keberhasilan Bojonegoro mempertahankan opini tertinggi dari BPK dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam membangun budaya tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.
Meski demikian, Sri Wahyuni mengingatkan bahwa opini WTP tidak serta-merta menjadi jaminan bahwa sebuah daerah terbebas dari potensi penyimpangan atau tindak pidana korupsi. Karena itu, pengawasan internal dan komitmen terhadap integritas harus tetap menjadi prioritas.
"Pesan BPK sudah sangat jelas. Opini WTP berfokus pada kewajaran laporan keuangan. Oleh sebab itu, pengawasan harus terus diperkuat agar tidak ada celah penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran," tegasnya.
Diketahui, opini WTP untuk Kabupaten Bojonegoro diserahkan BPK RI kepada Bupati Bojonegoro Setyo Wahono bersama Ketua DPRD Bojonegoro Abdullah Umar di Kantor BPK Perwakilan Jawa Timur pada Jumat (29/5/2026).
Tahun ini, seluruh 33 pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur juga berhasil meraih opini WTP atas laporan keuangan tahun anggaran 2025.
Editor : Setiadi