Lingkaran.net - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur bersama DPRD Jatim akan menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Jawa Timur, Selasa (9/6/2026).
Agenda ini menjadi momentum penting untuk mengukur kualitas tata kelola keuangan daerah sekaligus memperlihatkan tingkat akuntabilitas Pemprov Jawa Timur dalam mengelola anggaran publik sepanjang tahun 2025.
Rapat paripurna yang dijadwalkan mulai pukul 10.00 WIB tersebut akan dihadiri Anggota V BPK RI Dr. Bobby Adhityo Rizaldi, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, pimpinan DPRD Jatim, serta jajaran pejabat strategis dari BPK RI dan Pemprov Jatim.
Dalam agenda utama, BPK RI akan menyerahkan sekaligus menyampaikan hasil pemeriksaan atas LKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara.
Penyampaian hasil audit ini menjadi perhatian publik karena mencerminkan transparansi, efektivitas, dan kepatuhan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan negara.
Selain penyerahan LHP BPK, rapat paripurna juga akan membahas Perubahan Ketiga Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026 serta penyampaian penjelasan Komisi E DPRD Jatim terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
Kehadiran BPK RI di Gedung DPRD Jatim tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat budaya pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Hasil audit tersebut nantinya akan menjadi dasar evaluasi sekaligus pijakan bagi Pemprov Jatim untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan efektivitas pembangunan di masa mendatang.
Editor : Setiadi