Lingkaran.net - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur kembali mempertahankan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Capaian ini menjadi yang ke-11 kalinya secara berturut-turut, menegaskan konsistensi Pemprov Jatim dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Opini WTP tersebut disampaikan dalam agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas LKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 yang dipimpin Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara (PKN) V BPK RI, Widhi Widayat, didampingi Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur di Paripurna DPRD Jatim, Selasa (9/6/2026).
Meski kembali meraih opini tertinggi dalam audit laporan keuangan, BPK tetap menemukan sejumlah persoalan yang harus segera dibenahi oleh Pemprov Jatim.
"Terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian serius agar tata kelola keuangan daerah semakin baik," ujar Widhi
Temuan pertama berkaitan dengan pelaksanaan belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan pada tiga perangkat daerah yang belum selesai tepat waktu.
BPK menemukan keterlambatan pekerjaan tersebut belum dikenakan sanksi denda sesuai ketentuan sehingga berpotensi menimbulkan kekurangan penerimaan daerah.
Selain itu, BPK juga menyoroti pengelolaan bantuan keuangan Provinsi Jawa Timur kepada desa yang dinilai belum memadai. Kondisi tersebut mengakibatkan adanya kelebihan pembayaran akibat kekurangan volume pekerjaan pada sejumlah kegiatan yang dibiayai melalui bantuan keuangan desa.
Tak hanya itu, kata Widhi, sektor pertambangan juga menjadi perhatian auditor negara. Pengelolaan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur dinilai belum optimal.
Akibatnya, pelaksanaan pengelolaan jaminan kesungguhan, reklamasi, dan pascatambang menjadi sulit diukur serta berpotensi menimbulkan risiko penyalahgunaan.
Atas berbagai temuan tersebut, BPK memberikan sejumlah rekomendasi kepada Gubernur Jawa Timur. Di antaranya memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum terkait untuk memastikan penyelesaian pekerjaan sesuai kontrak serta memproses denda keterlambatan pekerjaan yang belum dikenakan.
BPK juga meminta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) meningkatkan pengawasan dan evaluasi administrasi atas laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan desa, sekaligus menindaklanjuti kelebihan pembayaran akibat kekurangan volume pekerjaan agar dikembalikan ke kas daerah.
Sementara untuk sektor pertambangan, BPK merekomendasikan agar Dinas ESDM segera menertibkan pelaku usaha yang belum menempatkan jaminan reklamasi dan pascatambang sesuai ketentuan.
Selain itu, Dinas ESDM diminta berkoordinasi dengan Kementerian ESDM maupun Bank Jatim terkait pengamanan dan pengelolaan deposito jaminan pertambangan.
Widhi menegaskan, tindak lanjut atas rekomendasi tersebut sangat penting untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah dan mencegah potensi kerugian negara di masa mendatang.
"Kami sangat berharap seluruh rekomendasi dapat segera ditindaklanjuti secara tuntas demi pengelolaan keuangan negara yang semakin baik dan akuntabel," tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, BPK juga membuka ruang konsultasi bagi DPRD Jawa Timur apabila memerlukan penjelasan lebih mendalam terkait hasil pemeriksaan.
Menurut Widhi, komunikasi yang baik antara DPRD dan BPK akan membantu memastikan seluruh temuan dapat dipahami dan ditindaklanjuti secara optimal.
Meski masih terdapat sejumlah catatan, capaian WTP ke-11 berturut-turut menjadi bukti bahwa Jawa Timur tetap mampu menjaga kualitas pelaporan keuangan daerah di tengah tuntutan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan dan akuntabel.
Editor : Setiadi