Lingkaran.net - Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur resmi memulai pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan menerjunkan sekitar 51 ribu petugas ke seluruh wilayah Jawa Timur.
Mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, para petugas akan mendatangi rumah-rumah warga secara langsung untuk memotret kondisi perekonomian terkini, termasuk perkembangan pesat usaha berbasis digital.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS Jawa Timur, Herum Fajarwati, menjelaskan bahwa sebelum sensus lapangan dimulai, BPS telah lebih dahulu menjaring data perusahaan-perusahaan besar melalui kuesioner yang dikirim secara elektronik.
“Pelaksanaan door to door berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus. Namun sebelumnya kami sudah memulai pendataan perusahaan-perusahaan besar melalui pengiriman kuesioner via email,” ujar Herum.
Menurutnya, puluhan ribu petugas yang telah direkrut dan dilatih secara khusus akan melakukan wawancara langsung kepada masyarakat di 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur. Mereka akan menggali informasi mengenai berbagai aktivitas usaha yang dijalankan oleh anggota rumah tangga.
BPS menaruh perhatian khusus pada sektor ekonomi digital yang dalam satu dekade terakhir berkembang sangat pesat. Berbeda dengan usaha konvensional yang memiliki lokasi usaha fisik, banyak pelaku ekonomi digital yang menjalankan bisnisnya dari rumah sehingga memerlukan metode pendataan yang lebih detail.
“Dari luar mungkin terlihat hanya rumah biasa, tetapi bisa jadi ada aktivitas ekonomi digital di dalamnya. Karena itu kami akan menanyakan aktivitas ekonomi masing-masing anggota keluarga agar usaha-usaha digital tetap dapat terdata,” jelasnya.
Herum mencontohkan, seluruh anggota keluarga dalam satu rumah akan didata tanpa terkecuali. Mulai dari orang tua hingga anak-anak yang mungkin menjalankan bisnis online, menjadi kreator digital, atau memiliki usaha berbasis internet.
“Kalau dalam satu rumah ada empat orang, semuanya akan ditanya aktivitas ekonominya. Bisa saja ada anak yang masih muda tetapi sudah memiliki usaha online. Semua itu akan kami catat,” katanya.
Selain ekonomi digital, Sensus Ekonomi 2026 juga akan kembali mendata sektor pertanian dan non-pertanian. Langkah ini dilakukan untuk memperbarui basis data ekonomi yang menjadi acuan dalam penghitungan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Berdasarkan data sebelumnya, Jawa Timur memiliki sekitar 4,6 juta usaha non-pertanian dan 5,6 juta usaha pertanian. Namun angka tersebut diperkirakan telah mengalami perubahan signifikan akibat pertumbuhan penduduk, perkembangan ekonomi, hingga alih fungsi lahan.
“Sensus ini penting untuk menangkap berbagai perubahan yang terjadi dalam struktur ekonomi masyarakat selama beberapa tahun terakhir,” ungkap Herum.
Secara keseluruhan, Sensus Ekonomi 2026 akan mencakup 17 sektor lapangan usaha utama, mulai dari pertanian, perdagangan, industri pengolahan, jasa, hingga ekonomi digital yang kini menjadi salah satu penggerak ekonomi baru.
BPS Jawa Timur pun mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dan memberikan informasi yang benar serta lengkap kepada petugas sensus. Sebab, kualitas data yang dihasilkan akan sangat menentukan arah kebijakan pembangunan dan ekonomi daerah di masa mendatang.
“Kunci keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 adalah partisipasi masyarakat. Semakin lengkap dan jujur informasi yang diberikan, semakin akurat pula data yang dihasilkan untuk pembangunan Jawa Timur,” pungkasnya.
Editor : Setiadi