Lingkaran.net - Inovasi pencegahan perkawinan anak di Trenggalek, Ngawi, Kota Probolinggo, Kota Malang, Lamongan, dan Kota Surabaya di Jawa Timur menunjukkan perkembangan positif karena pendekatan yang tidak hanya bersifat normatif.
Daerah-daerah ini mulai meninggalkan pola kampanye satu arah dan beralih ke strategi kolaboratif yang menyasar akar masalah. Salah satu kekuatan utamanya adalah keterlibatan sektor swasta melalui program dibawah Forum CSR dan pemberdayaan ekonomi lokal.
BUMN dan perusahaan lokal mulai menyalurkan beasiswa, pelatihan keterampilan digital, hingga modal usaha mikro bagi remaja putri dan calon pengantin usia anak yang dispensasi kawinnya ditolak Pengadilan Agama.
Langkah ini memberi ruang alternatif bagi anak untuk berprestasi dan mandiri secara ekonomi, sehingga pernikahan dini tidak lagi dipandang sebagai satu-satunya jalan keluar.
Kampanye peningkatan kesadaran dan pemahaman tentang risiko tinggi kesehatan, potensi kekerasan dan kemiskinan kini memanfaatkan media sosial dan platform digital secara masif.
Duta Genre, Forum Anak Daerah, hingga kreator konten lokal aktif memproduksi materi edukatif di TikTok, Instagram, dan radio komunitas dengan bahasa yang dekat dengan anak muda.
Kampanye digital dilengkapi dengan kampanye media terbukti efektif menjangkau remaja di sekolah maupun desa, sekaligus membangun opini publik bahwa menikah usia anak merugikan masa depan.
Sementara itu, Pemda memperkuat intervensi di level paling bawah dengan memberikan insentif kepada RT, RW, kelurahan, hingga kecamatan yang berhasil menekan angka perkawinan anak dan rutin melakukan edukasi warga.
Insentif ini menciptakan kompetisi sehat sekaligus rasa tanggung jawab kolektif di tingkat akar rumput.
Mengapresiasi model ini, Arie Rukmantara, Chief of Field Office UNICEF in Java, menegaskan bahwa kolaborasi adalah kunci. "Saat swasta turun via CSR, RT sampai camat,
lurah, kepala RW dan Pak RT dapat insentif, dan anak muda jadi penggerak digital, maka pencegahan nikah anak tidak lagi jadi beban satu dinas saja. Ini kerja bareng semua,” kata Arie, Sabtu (20/6/2026).
Menurutnya, kombinasi alternatif ekonomi, kampanye digital, dan insentif kelembagaan membuat pencegahan jadi lebih konkret dan membuat sistem “penjegalan kawin anak” berkelanjutan.
Arie menyatakan UNICEF mendukung replikasi model kolaborasi ini ke kabupaten/kota lain di Jawa Timur agar target Jatim bebas perkawinan anak dapat segera terwujud.
Editor : Trisna Eka Aditya