Lingkaran.net - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur hingga kini belum membuka pendaftaran Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2026.
Penyebabnya, usulan formasi yang diajukan masih menunggu persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Timur, Indah Wahyuni, mengatakan seluruh usulan kebutuhan pegawai telah disampaikan kepada pemerintah pusat dan saat ini masih dalam tahap evaluasi.
"Sampai sekarang masih menunggu persetujuan dari Kementerian PANRB, sehingga belum dibuka. Nanti kalau sudah ada kabar, akan saya sampaikan," ujarnya, Rabu (1/7/2026).
Yuyun sapaan akrabnya mengungkapkan jumlah formasi yang diusulkan Pemprov Jatim tahun ini masih berada di bawah jumlah aparatur yang memasuki masa pensiun. Sepanjang 2026, sekitar 2.100 pegawai di lingkungan Pemprov Jatim memasuki masa purna tugas.
Menurutnya, usulan formasi disusun berdasarkan kebutuhan riil organisasi agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.
"Jumlah formasi yang kami usulkan berada di bawah jumlah pegawai yang memasuki masa purna tugas. Tahun ini jumlah pegawai yang purna tugas sekitar 2.100 orang," katanya.
Ia menjelaskan kebutuhan terbesar saat ini berada pada jabatan-jabatan teknis yang membutuhkan kompetensi khusus. Salah satunya tenaga di Dinas Sosial yang memiliki kemampuan merawat lanjut usia maupun anak-anak di panti sosial.
"Kami masih membutuhkan tenaga yang memiliki kompetensi khusus untuk merawat lansia, termasuk memandikan lansia, maupun merawat anak-anak. Pekerjaan seperti ini membutuhkan perhatian dan keahlian tersendiri," jelasnya.
Selain itu, kebutuhan tenaga teknis juga cukup tinggi di sektor infrastruktur. Pemprov Jatim memerlukan tenaga laboratorium pada bidang PU Bina Marga yang mampu melakukan pengujian kualitas konstruksi jalan, termasuk menentukan spesifikasi ketebalan aspal untuk meningkatkan kualitas infrastruktur.
Tak hanya itu, sektor pendidikan juga tetap menjadi perhatian. Kebutuhan guru akan dihitung secara cermat agar seimbang dengan kebutuhan sekolah di seluruh Jawa Timur.
"Untuk guru juga sama. Nanti semuanya akan kami hitung secara berimbang sesuai dengan kebutuhan," pungkas Yuyun.
Editor : Setiadi