Lingkaran.net - Rencana perluasan layanan Bus Trans Jatim mendapat dukungan dari DPRD Jawa Timur. Namun, pemerintah diminta memastikan pengembangan transportasi massal tersebut tidak mengorbankan ribuan sopir angkutan kota (angkot) yang selama ini menggantungkan hidup dari sektor tersebut.
Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur dari Daerah Pemilihan Malang Raya, Puguh Wiji Pamungkas, mengingatkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar segera merealisasikan komitmen menjadikan angkot sebagai feeder atau angkutan pengumpan yang terintegrasi dengan layanan Trans Jatim.
Menurutnya, skema tersebut pernah menjadi kesepakatan bersama untuk memastikan modernisasi transportasi publik tetap berpihak pada masyarakat kecil. Namun hingga kini, realisasinya belum terlihat.
"Saya cukup menyayangkan karena tindak lanjut dari kesepakatan itu sampai hari ini belum jelas. Padahal sebelumnya sudah ada komitmen bahwa angkot akan dijadikan feeder agar keberadaan Trans Jatim tidak menggerus mata pencaharian angkot yang sudah lebih dulu ada," ujar Puguh.
Puguh menegaskan, penambahan koridor Trans Jatim merupakan langkah positif dalam meningkatkan pelayanan transportasi publik. Meski demikian, kebijakan tersebut harus dibarengi dengan skema perlindungan bagi para sopir angkot agar tidak kehilangan sumber penghasilan.
"Penambahan koridor itu bagus. Keberadaan Trans Jatim juga sangat baik. Tetapi jangan sampai justru menggantikan atau mematikan pekerjaan masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari angkot," tegasnya.
Karena itu, ia mendesak Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur segera membuka dialog yang lebih intensif dengan para pengemudi angkot sekaligus mempercepat penyusunan regulasi mengenai integrasi angkot sebagai feeder.
"Kalau memang sudah disepakati angkot menjadi feeder, maka segera buat aturan dan skema pelaksanaannya. Jangan berhenti di atas kertas. Sopir angkot membutuhkan kepastian agar tidak terus dihantui kekhawatiran kehilangan penghasilan," katanya.
Menurut Puguh, kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih membuat setiap kebijakan publik harus memperhitungkan dampaknya terhadap kelompok yang menggantungkan hidup pada sektor transportasi.
"Jangan sampai muncul kesan bahwa negara justru menjadi ancaman bagi mata pencaharian masyarakat. Yang dibutuhkan sekarang adalah komunikasi yang baik agar tidak terjadi kesalahpahaman," ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa dalam sejumlah pembahasan sebelumnya telah muncul berbagai rekomendasi untuk memberdayakan angkot. Salah satunya melalui program angkot sebagai transportasi sekolah yang disebut telah dianggarkan oleh Pemerintah Kota Malang.
Namun hingga kini, menurutnya, belum ada kejelasan mengenai implementasi program tersebut maupun skema integrasi angkot dengan layanan Bus Trans Jatim.
"Yang dibutuhkan sebenarnya sederhana, duduk bersama, mencari solusi terbaik, dan memastikan tidak ada pihak yang dirugikan. Niat baik Pemprov Jatim menghadirkan transportasi publik yang modern tentu harus kita dukung, tetapi jangan sampai mengorbankan masyarakat yang sudah lebih dulu mencari nafkah di sektor ini," pungkasnya.
Editor : Setiadi