Lingkaran.net - Tahun ajaran baru seharusnya menjadi momentum penuh semangat bagi siswa dan orang tua. Namun, beban biaya seragam hingga perlengkapan sekolah justru berpotensi menjadi persoalan baru di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih.
Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Deni Wicaksono meminta seluruh sekolah, khususnya sekolah negeri, tidak membuat kebijakan yang menambah beban ekonomi orang tua siswa.
Ia secara khusus menyoroti praktik pembelian seragam maupun perlengkapan sekolah yang berpotensi memaksa dan menguras kantong masyarakat.
“Kami memahami kondisi ekonomi masyarakat saat ini masih berat. Karena itu, sekolah harus memiliki empati dan tidak membuat kebijakan yang memaksa orang tua membeli seragam atau perlengkapan tertentu hingga menimbulkan beban ekonomi. Jika ada hal-hal yang dirasa memberatkan, silakan dilaporkan agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan,” kata Deni, Jumat (24/7/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Deni merespons berbagai keluhan masyarakat terkait tingginya biaya perlengkapan sekolah menjelang tahun ajaran baru. Sejumlah orang tua mengaku harus mengeluarkan biaya besar untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, sementara daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih.
Menurut Sekretaris PDI Perjuangan Jawa Timur tersebut, tahun ajaran baru tidak boleh berubah menjadi momentum munculnya berbagai kewajiban baru yang membebani keluarga.
“Sekolah jangan menjadikan tahun ajaran baru sebagai momentum munculnya berbagai kewajiban yang membebani orang tua. Pendidikan harus menjadi ruang yang ramah bagi semua, bukan justru menghadirkan kecemasan karena biaya yang terus bertambah,” tegasnya.
Deni menekankan, sekolah negeri harus mengedepankan prinsip pelayanan publik yang adil dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Karena itu, sekolah tidak boleh memberikan kesan mewajibkan orang tua membeli seragam atau perlengkapan dari penyedia tertentu.
Selain itu, setiap kebijakan sekolah juga harus tetap memberikan ruang bagi orang tua untuk menyesuaikan kebutuhan pendidikan dengan kemampuan ekonomi masing-masing.
“Jangan sampai ada kesan orang tua tidak memiliki pilihan. Kebijakan sekolah harus mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat, apalagi saat ini banyak keluarga masih berjuang memenuhi kebutuhan pokok. Jangan sampai persoalan seragam justru menjadi penghalang anak memperoleh pendidikan,” ujarnya.
Deni juga mengajak masyarakat memanfaatkan saluran pengaduan resmi apabila menemukan dugaan kebijakan sekolah yang memberatkan atau tidak sesuai dengan ketentuan.
Menurutnya, laporan yang dilengkapi data dan bukti akan memudahkan proses verifikasi serta penanganan oleh pihak terkait.
“Silakan laporkan jika ada dugaan praktik yang membebani masyarakat. DPRD Jawa Timur akan mengawal setiap laporan agar ditindaklanjuti secara objektif, transparan, dan sesuai aturan yang berlaku sehingga hak siswa dan orang tua tetap terlindungi,” pungkas Ketua Persatuan Alumni (PA) GMNI Jawa Timur tersebut.
Editor : Setiadi