Lingkaran.net - Gagasan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tentang “Ekonomi Naik Kelas” mendapat penguatan dari Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sri Wahyuni.
Politisi Demokrat asal Bojonegoro ini konsisten mendorong penguatan UMKM, ekonomi digital, penciptaan lapangan kerja, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.
AHY sebelumnya menegaskan bahwa ukuran keberhasilan ekonomi tidak boleh berhenti pada angka pertumbuhan, investasi maupun hilirisasi. Lebih jauh, pertumbuhan harus mampu menciptakan pekerjaan berkualitas, meningkatkan daya beli dan membuat kehidupan keluarga masyarakat semakin baik.
“Sebab pekerjaan bukan sekadar sumber penghasilan. Pekerjaan memberikan kemandirian, harga diri, dan harapan,” kata AHY.
Menurut AHY, itulah esensi Ekonomi Naik Kelas: ekonomi yang tidak hanya membuat angka naik, tetapi juga membuat kehidupan rakyat ikut naik.
Pandangan tersebut memiliki irisan kuat dengan perhatian Sri Wahyuni terhadap sektor ekonomi rakyat di Jawa Timur.
Saat menyoroti perkembangan UMKM, Sri Wahyuni bahkan menegaskan bahwa pelaku usaha kecil harus terus didorong agar mampu meningkatkan kualitas dan daya saing produknya.
“Ini bukan sekadar penghargaan seremonial, tetapi bukti bahwa UMKM di Bojonegoro mulai naik kelas. Sertifikasi halal sekarang sudah menjadi kebutuhan pasar, bukan hanya kewajiban,” ujar Sri Wahyuni saat menghadiri Pembukaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Nasional Anggota Fraksi DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Partai Demokrat se-Indonesia di Jakarta, Selasa (8/9).
Menurut Sri Wahyuni, penguatan UMKM tidak boleh berhenti pada sertifikasi maupun penghargaan. Pemerintah harus memastikan pelaku usaha memperoleh pendampingan, peningkatan kualitas produk hingga akses pemasaran yang lebih luas.
“Penghargaan ini harus menjadi pemantik untuk konsistensi. Pemerintah daerah perlu memastikan UMKM tidak hanya tersertifikasi, tetapi juga mampu menjaga kualitas dan kontinuitas produksi,” tegasnya.
Sri Wahyuni juga melihat ekonomi digital sebagai ruang baru yang dapat membuka peluang usaha sekaligus lapangan pekerjaan, khususnya bagi generasi muda.
Dalam pandangannya, banyak aktivitas ekonomi kini lahir dari rumah melalui perdagangan digital, content creator, freelancer maupun bisnis berbasis internet. Karena itu, potensi ekonomi baru tersebut harus masuk dalam kebijakan pembangunan.
“Di era digital sekarang, banyak pelaku usaha yang tidak lagi memiliki toko fisik. Mereka berjualan dari rumah, menjadi content creator, freelancer, atau menjalankan bisnis berbasis internet. Semua potensi ekonomi baru ini harus tercatat agar pemerintah memiliki gambaran yang utuh,” katanya.
Sri Wahyuni menegaskan, data ekonomi yang akurat harus menjadi dasar agar kebijakan pemerintah benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Sensus Ekonomi 2026 bukan sekadar pendataan, tetapi fondasi penting dalam menyusun kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Data yang akurat akan membantu pemerintah menentukan program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” ujarnya.
Tak hanya UMKM, Sri Wahyuni juga menaruh perhatian pada petani sebagai kelompok penting dalam ekonomi rakyat.
Saat menghadiri panen raya di Bojonegoro, ia menegaskan bahwa perhatian kepada petani tidak boleh berhenti ketika musim tanam dan panen.
“Petani tidak boleh hanya diperhatikan saat musim tanam dan panen, tetapi juga harus mendapat perhatian serius dalam aspek kebijakan, pembiayaan, perlindungan usaha tani, hingga kepastian distribusi hasil pertanian,” tegasnya.
Editor : Setiadi