Lingkaran.net - Wacana penyaluran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah melalui bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) kembali mendapat sorotan dari DPRD Jawa Timur.
Wakil Ketua Fraksi PAN DPRD Jatim, Suli Daim mengingatkan agar kebijakan yang diklaim untuk mendorong efisiensi tersebut tidak justru menjadi bumerang bagi kesehatan fiskal daerah.
Menurutnya, persoalan payroll ASN tidak bisa hanya dilihat dari sisi teknis pemindahan rekening gaji.
Ada ekosistem ekonomi daerah yang ikut dipertaruhkan, mulai dari likuiditas Bank Pembangunan Daerah (BPD), pengelolaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), pembiayaan UMKM, hingga kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Yang kita jaga bukan sekadar rekening tempat gaji ASN masuk, tetapi ekosistem fiskal daerah. Jangan sampai efisiensi jangka pendek justru melemahkan kekuatan fiskal daerah dalam jangka panjang,” ujar Suli Daim saat dikonfirmasi, Jumat (11/9/2026).
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surabaya (Umsura) itu menjelaskan, dana pemerintah daerah yang dikelola melalui RKUD memiliki peran strategis dalam menjaga perputaran ekonomi.
Karena itu, jika terjadi perpindahan dana dalam jumlah besar dari BPD ke bank lain, dampaknya terhadap likuiditas dan kemampuan BPD menjalankan fungsi intermediasi harus dihitung secara matang.
“BPD bukan hanya tempat menyimpan atau menyalurkan dana pemerintah daerah. BPD juga mempunyai tanggung jawab untuk menggerakkan ekonomi daerah, termasuk melalui pembiayaan UMKM dan sektor produktif,” katanya.
Bank Jatim Jangan Hanya Jadi Bank Daerah
Suli Daim menilai kesehatan BPD memiliki kaitan dengan kapasitas fiskal pemerintah daerah. Ketika kinerja BUMD membaik dan mampu memberikan dividen kepada pemerintah daerah, manfaatnya pada akhirnya kembali ke masyarakat melalui APBD.
“Karena itu, kita harus melihat persoalan ini secara utuh. Kalau BPD sehat, kemampuan memberikan pembiayaan kepada sektor produktif semakin kuat. Kalau ekonomi daerah bergerak, basis penerimaan daerah juga berpotensi meningkat,” jelasnya.
Meski demikian, Suli Daim menegaskan dukungan terhadap BPD tidak berarti Bank Jatim boleh mendapatkan perlakuan khusus tanpa evaluasi.
Sebagai BPD Jawa Timur, Bank Jatim justru dituntut semakin kompetitif, terutama dalam kualitas pelayanan, digitalisasi, efisiensi, tata kelola, serta keamanan transaksi.
“BPD harus kompetitif. Jangan hanya mengandalkan status sebagai bank daerah. Pelayanan kepada ASN harus mudah, cepat, aman dan efisien. Jadi kepentingan daerah dan kepentingan nasabah harus sama-sama terlindungi,” tegas politisi senior PAN tersebut.
Bukan Himbara Vs BPD
Suli Daim menilai solusi persoalan payroll ASN bukan dengan mempertentangkan Himbara dengan BPD. Yang jauh lebih penting adalah memastikan desain kebijakan pengelolaan keuangan pemerintah memberikan manfaat maksimal bagi daerah.
“Yang paling penting adalah bagaimana RKUD tetap kuat, BPD tetap sehat, ASN mendapatkan layanan payroll yang baik, dan dana publik memberikan multiplier effect bagi perekonomian Jawa Timur,” katanya.
Ia pun mendorong agar setiap kebijakan terkait pengelolaan payroll ASN daerah didahului kajian fiskal yang terukur.
Kajian tersebut, kata dia, setidaknya harus menghitung dampaknya terhadap likuiditas BPD, pembiayaan UMKM, PAD, dividen BUMD, hingga keberlanjutan pelayanan publik.
“Prinsipnya sederhana: fiskal daerah harus sehat, BPD harus kuat, ekonomi daerah harus bergerak, dan masyarakat harus mendapatkan manfaat. Jangan sampai kebijakan yang dimaksudkan untuk efisiensi justru menimbulkan biaya ekonomi yang lebih besar bagi daerah,” pungkasnya.
Editor : Setiadi