Lingkaran.net - Komisi D DPRD Jawa Timur akan meninjau langsung Dermaga Bulusan di kawasan Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Peninjauan dilakukan untuk melihat kondisi dan potensi pemanfaatan fasilitas tersebut sebagai salah satu solusi mengurai kepadatan kendaraan di Pelabuhan Ketapang.
Ketua Komisi D DPRD Jatim, Abdul Halim, mengatakan rencana peninjauan tersebut muncul setelah pihaknya mengetahui adanya alokasi anggaran untuk pembenahan kawasan Dermaga Bulusan dalam perubahan anggaran.
"Ini kita rencananya Komisi D akan melihat secara langsung keberadaan Dermaga Bulusan di Ketapang," kata Abdul Halim saat dikonfirmasi, Jumat (25/9/2026).
Menurut Halim, pembenahan Dermaga Bulusan menjadi relevan di tengah persoalan kepadatan kendaraan yang sempat terjadi di kawasan Pelabuhan Ketapang dalam beberapa pekan terakhir.
Karena itu, kata Politisi Gerindra ini, anggaran yang disiapkan pemerintah diharapkan benar-benar diarahkan untuk mendukung pembangunan yang berdampak pada kelancaran arus kendaraan.
"Selama itu digunakan untuk kegiatan pembangunan dalam rangka mengurangi kemacetan yang ada di Pelabuhan Ketapang dan kita ketahui itu terjadi beberapa minggu kemarin," ujarnya.
Halim mengungkapkan, keberadaan Dermaga Bulusan justru baru diketahui secara lebih mendalam oleh Komisi D ketika melakukan hearing terkait pembahasan perubahan anggaran.
Padahal, fasilitas tersebut berada di kawasan Ketapang dan memiliki fungsi pendukung bagi aktivitas transportasi laut maupun kendaraan besar.
"Terkait dengan pelabuhan ini, waktu hearing dengan Komisi D DPRD Jatim di perubahan anggaran itu kami melihat ada alokasi. Kami di Komisi D juga baru mengetahui kalau kita punya pelabuhan di luar Ketapang yang ada di Banyuwangi, yakni Dermaga Bulusan, Ketapang," ungkapnya.
Pemprov Jatim sebelumnya menyiapkan anggaran sekitar Rp6 miliar untuk membenahi kawasan Dermaga Bulusan. Fasilitas tersebut selama ini menjadi salah satu titik sandar dan bongkar muat kapal yang mengangkut kendaraan besar.
Namun, pemanfaatan dermaga belum optimal karena struktur dolphin mengalami kerusakan setelah ditabrak kapal.
Selain sebagai fasilitas pendukung aktivitas kapal pengangkut kendaraan besar, kawasan Bulusan juga memiliki fungsi penting sebagai kantong parkir. Area tersebut disebut mampu menampung hingga sekitar 300 truk.
Kapasitas tersebut dinilai dapat menjadi penyangga ketika terjadi kepadatan kendaraan di jalur menuju Pelabuhan Ketapang. Dengan demikian, kendaraan besar tidak seluruhnya menumpuk di jalur akses utama pelabuhan.
Meski demikian, Halim mengingatkan bahwa Pelabuhan Ketapang merupakan kewenangan pemerintah pusat. Karena itu, peninjauan Dermaga Bulusan juga menjadi bagian dari upaya DPRD Jatim melihat secara langsung posisi dan fungsi fasilitas yang berada di kawasan tersebut.
"Karena kita tahu bahwa Ketapang ini kan kewenangan pemerintah pusat," tegasnya.
Komisi D selanjutnya akan melihat kondisi Dermaga Bulusan secara langsung, termasuk fasilitas yang tersedia dan peluang optimalisasinya.
Peninjauan tersebut diharapkan memberikan gambaran lebih jelas mengenai pemanfaatan anggaran Rp6 miliar serta kontribusi Dermaga Bulusan dalam mendukung kelancaran arus kendaraan di kawasan Ketapang.
Editor : Setiadi