Surabaya, Lingkaran.net Dengan serapan anggaran baru mencapai 58,17% atau sekitar Rp 463,1 miliar dari total pagu anggaran Rp 796,2 miliar per 31 Oktober 2024, Dinas PU Bina Marga Jawa Timur menjadi sorotan tajam dalam rapat evaluasi anggaran yang digelar Komisi D DPRD Jatim.
Juru Bicara Komisi D, Bima Rafsanji Rafid, menyebut capaian ini sebagai "lampu kuning" bagi pembangunan infrastruktur provinsi. “Angka ini bukan hanya statistik, melainkan indikator performa kita dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Jika tak segera dipacu, Jawa Timur akan menghadapi tantangan besar,” tegas Bima, Rabu (14/11).
Pemangkasan Anggaran 2025: Dilema Baru
Tak hanya menghadapi tekanan dari serapan anggaran tahun ini, tahun 2025 akan membawa tantangan baru. Berdasarkan Surat Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur tertanggal 1 Juli 2024, anggaran Dinas PU Bina Marga dipangkas sebesar Rp 219,8 miliar, menyisakan total Rp 576,4 miliar.
Pemangkasan ini berdampak signifikan pada program Pemeliharaan Berkala Jalan, yang hanya mendapat alokasi Rp 60,23 miliar. Namun, di sisi lain, alokasi untuk Belanja Wajib 12 Bulan naik menjadi Rp 195,9 miliar untuk menjaga operasional.
“Pemangkasan ini membuat kita harus lebih kreatif dan efisien. Infrastruktur jalan provinsi adalah tulang punggung ekonomi Jawa Timur. Kita tidak boleh gagal,” ujar Bima.
Kebutuhan Ideal vs Realita
Kepala Dinas PU Bina Marga mengungkapkan kebutuhan ideal untuk pemeliharaan jalan di Jawa Timur seharusnya mencapai Rp 2,78 triliun, sementara pemeliharaan jembatan membutuhkan Rp 222,2 miliar. Anggaran yang jauh di bawah kebutuhan ideal ini memaksa dinas untuk lebih selektif dalam menentukan prioritas.
“Dengan keterbatasan ini, kami tetap berkomitmen pada keselamatan pengguna jalan, memperbaiki rambu-rambu, marka jalan, dan memastikan standar teknis terbaik,” katanya.
Rekomendasi DPRD: Strategi untuk 2025
Dalam rapat tersebut, Komisi D memberikan sejumlah rekomendasi strategis untuk memaksimalkan anggaran 2025:
1. Percepat Penyerapan AnggaranPenyerapan harus dipacu dengan perencanaan matang dan kolaborasi aktif antara dinas dan DPRD.
2. Kemitraan dengan Sektor SwastaKolaborasi melalui program CSR bisa menjadi solusi untuk menutup celah pendanaan.
3. Penentuan Lokasi Proyek yang TepatProyek harus sesuai dengan aspirasi masyarakat dan hasil kerja DPRD.
4. Evaluasi Program Secara BerkalaMonitoring ketat akan memastikan program berjalan sesuai target dan memberikan dampak nyata.
Jawa Timur Butuh Akselerasi Infrastruktur
Bima menekankan bahwa percepatan pembangunan infrastruktur harus menjadi prioritas utama, mengingat pentingnya jalan provinsi sebagai nadi utama perekonomian.
“Kita tidak boleh berhenti hanya di angka serapan. Setiap rupiah yang dikeluarkan harus berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Dengan waktu yang semakin menipis, Dinas PU Bina Marga diharapkan mampu memenuhi target serapan hingga akhir tahun, sekaligus mempersiapkan diri untuk tantangan anggaran di 2025. Alkalifi Abiyu
Editor : Redaksi