Surabaya, Lingkaran.net Meski dikenal sebagai salah satu provinsi maju, nyatanya masih ada 46.000 rumah tangga di Jawa Timur yang belum menikmati akses listrik. Fakta ini disampaikan oleh Juru Bicara Komisi D DPRD Jatim, Harisandi Savari, dalam rapat paripurna DPRD Jatim, Senin (26/5/2025).
Yang paling memprihatinkan, Kabupaten Banyuwangi tercatat sebagai wilayah dengan angka tertinggi, yakni sekitar 9.000 rumah tanpa listrik.
"Ini harus jadi perhatian serius. Dinas ESDM perlu meningkatkan anggaran pengadaan listrik untuk masyarakat tidak mampu, terutama di daerah terpencil dan pedesaan. Target Jawa Timur bebas rumah tanpa listrik harus segera diwujudkan," tegas Harisandi yang juga merupakan politisi PKS.
Tak hanya itu, ia juga mendorong adanya sinergi anggaran antara Dinas ESDM dan pemerintah kabupaten/kota, terutama di daerah dengan rasio elektrifikasi yang masih rendah.
Dalam kesempatan yang sama, Harisandi juga menyoroti keberadaan 322 Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Jatim yang mencakup area seluas hampir 7.000 hektare. Ia menekankan pentingnya pengawasan ketat dan selektif dalam pemberian izin, seperti yang terjadi di Ponorogo.
"Jangan sampai izin tambang diberikan tanpa memperhitungkan dampak sosial dan lingkungan. Harus benar-benar selektif," ujarnya.
Selain itu, Harisandi menyinggung soal tingginya ketergantungan Jatim pada energi fosil, terutama dari batu bara. PLTU Paiton dan pembangkit sejenis disebut menyumbang emisi karbon hingga 222,2 juta ton CO₂, menjadikan Jawa Timur sebagai penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar di Indonesia.
“Ini menjadi hambatan besar bagi transisi energi hijau dan berkelanjutan,” imbuhnya.
Padahal, menurut Harisandi, Jawa Timur memiliki potensi besar energi baru terbarukan (EBT) yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Di antaranya Energi Surya: 176.390 MW, Energi Angin: 10.200 MW, Energi Air: 80 MW, Panas Bumi: 1.280 MW dan Biomassa & Biogas: 350 MW
Kawasan kepulauan seperti Sumenep dan Sampang di Madura juga disebut harus jadi prioritas dalam penyediaan listrik, baik melalui jaringan PLN maupun pembangkit EBT seperti PLTS dan PLTD.
Dalam laporan APBD 2024, Dinas ESDM Jatim mendapatkan pagu belanja sebesar Rp 59,985 miliar, dengan realisasi mencapai Rp 57,510 miliar atau 95,87 persen. Sementara pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor ini mencapai Rp 2,159 miliar, melebihi target Rp 2 miliar.
Namun, Harisandi menegaskan bahwa angka-angka tersebut belum cukup jika tidak diimbangi dengan percepatan penyediaan listrik untuk rakyat dan penguatan sektor energi bersih.
“Anggaran boleh terserap, PAD boleh tercapai, tapi tugas utama adalah bagaimana rakyat kita bisa menikmati listrik dan masa depan energi yang bersih,” pungkasnya. Alkalifi Abiyu
Editor : Redaksi