Surabaya, Lingkaran.net Harapan ratusan calon siswa untuk mengenyam pendidikan di SMAN 1 Giri Banyuwangi pupus sudah. Mereka yang sebelumnya menerima notifikasi “DITERIMA” dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025, kini harus menerima kenyataan pahit.
Status ratusan siswa tersebut akhirnya dibatalkan akibat kesalahan sistem. Tak hanya itu, solusi yang ditawarkan oleh pihak Dinas Pendidikan Jawa Timur (Dindik Jatim) adalah agar mereka bersekolah di swasta, sebagian dengan janji program beasiswa.
Dalam pertemuan yang digelar Dindik Jatim bersama panitia PPDB SMAN 1 Giri, disampaikan bahwa para siswa yang terdampak ditawarkan beberapa solusi. Pertama, melanjutkan sekolah di SMA swasta yang sudah memiliki MoU dengan Pemprov Jatim, dengan fasilitas beasiswa penuh atau biaya terjangkau.
Kedua, mendaftar ke SMA negeri lain yang masih memiliki kuota dan Menggunakan PIN yang ada untuk mendaftar di jalur SMK tahap IV (Prestasi Akademik).
Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Provinsi Jawa Timur, Aries Agung Paewai menegaskan bahwa tidak ada opsi untuk menambah kuota di SMAN 1 Giri Banyuwangi karena melanggar aturan yang berlaku.
“Kami bantu akses ke sekolah lain, baik negeri atau swasta. Tapi untuk nambah kursi di SMAN 1 Giri itu tidak bisa, tidak diizinkan aturan,” ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, sebanyak 123 calon siswa di SMAN 1 Giri, Banyuwangi, Jawa Timur, mengalami kekecewaan besar dalam SPMB 2025. Meski sebelumnya menerima notifikasi diterima, mereka justru dinyatakan gagal saat proses daftar ulang.
Masalah ini langsung mendapat perhatian dari Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak. Emil memastikan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Jawa Timur untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
“Pertama, sistem kita pending dulu. Jangan sampai keluar lagi bukti-bukti penerimaan yang sama,” tegas Emil, Rabu (2/7/2025).
Emil menjelaskan bahwa pihaknya sudah memeriksa seluruh cabang Dinas Pendidikan di Jawa Timur. Hasilnya, insiden seperti ini hanya terjadi di Banyuwangi.
“Sudah dicek ke seluruh cabang dinas, dan memang hanya terjadi di SMAN 1 Giri, Banyuwangi,” ujarnya.
Emil menegaskan pentingnya perlindungan hak para calon siswa yang sudah menerima bukti diterima. Ia meminta ada solusi konkret agar mereka tidak menjadi korban kesalahan sistem.
“Ada yang seharusnya diterima tapi belum dapat notifikasi karena sistem. Ada juga yang sudah pegang bukti diterima, tapi malah tidak diterima. Itu kan kasihan,” tutur Emil dengan nada prihatin.
Ia mengibaratkan persoalan ini seperti jalur produksi di pabrik yang mengalami error dan harus segera dihentikan sementara agar tidak terus menimbulkan masalah.
“Ibarat jalur di pabrik error, ya harus dihentikan dulu. Kalau enggak, nanti muncul lagi yang dapat bukti diterima tapi akhirnya ditolak,” jelasnya.
Lebih lanjut, Emil menyampaikan bahwa sistem PPDB juga diaudit oleh tim dari Dinas Pendidikan Jawa Timur, serta melibatkan pihak perguruan tinggi sebagai mitra teknis.
“Kami sudah berkomunikasi dengan mitra sistem, termasuk perguruan tinggi yang membantu. Intinya, kami ingin ada solusi untuk mereka yang sudah punya bukti diterima. Tidak bisa mereka dibiarkan begitu saja,” tegas Emil.
Ia meminta waktu kepada masyarakat agar proses evaluasi berjalan secara menyeluruh dan tidak tergesa-gesa.
“Yang penting, jangan sampai ada lagi kejadian seperti ini. Dan untuk yang sudah terlanjur terdampak, kita harus pikirkan solusinya,” pungkasnya. (*)
Editor : Setiadi